NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf b

bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp9.249.770.944.000,00 (sembilan triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tuiuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat nbu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
2. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf a

komoditas panas bumi sebesar Rp2.289.521.634.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
3. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf c

penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp2.960.557.000,O0 (dua miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
4. Pasal 4 ayat 3 angka/huruf d

pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni sebesar Rp3O3.138.000,00 (tiga ratus tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
5. Pasal 4 ayat 9

Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp40.002.070.000.000,00 (empat puluh triliun dua miliar tujuh puluh juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah sebesar Rp694.100.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar seratus juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
6. Pasal 4 ayat 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
7. Pasal 5 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
8. Pasal 8 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
9. Pasal 9 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/ Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
10. Pasal 11 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rincian rencana DBH per daerah tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
11. Pasal 11 ayat 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DBH triwulan IV untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 20L9 sebagaimana dimaksud pada aya! (71 dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
12. Pasal 11 ayat 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.07/ Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 diakses pada Kamis, 30 April 2020
13. Pasal 11 ayat 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.07/ Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
14. Pasal 11 ayat 23

Pedoman teknis atas penggunaan DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan penggunaan sisa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
15. Pasal 12 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
16. Pasal 12 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
17. Pasal 12 ayat 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
18. Pasal 13 ayat 4

Ketentuan mengenai DID sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
19. Pasal 15 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
20. Pasal 15 ayat 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
21. Pasal 16 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
22. Pasal 17 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
23. Pasal 18

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian negaraf lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.02/ Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019 Diakses pada Kamis, 30 April 2020
24. Pasal 19 ayat 1,3,4,5

(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP termasuk penggunaan saldo kas BLU; b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru; c. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam; d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan. e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi BMN; f. perubahan anggaran belanja g. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negaraf lembaga atau antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9e9 (BA BUN); h. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran; i. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian ne gar a I lembaga; j. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional; k. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (ineligible expendihrel atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; l. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga, ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah. (4) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah. (5) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri, ditetapkan Pemerintah
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Diakses pada hari Jumat, 20 Maret 2020
25. Pasal 21 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan dan penggunaan hasil kelolaan dana abadi diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
26. Pasal 22 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 22 Tahun 4 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Diakses pada Rabu, 18 Maret 2020
27. Pasal 23 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
28. Pasal 24 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program kementerian negaraf lembaga dan/atau BMN sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
29. Pasal 25 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatanlproyek kementerian negaraflembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
30. Pasal 26 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
31. Pasal 31 ayat 3

Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
32. Pasal 33 ayat 3

Ketentuan mengenai tata cara penetapan status penggunaan tanah pada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
33. Pasal 34 ayat 2

Ketentuan mengenai pengalihan dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
34. Pasal 35 ayat 4

Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
35. Pasal 36 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah atau Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (41, ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
36. Pasal 37 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
37. Pasal 38 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
38. Pasal 44

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2019.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
39. Pasal 45 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana alam diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB