NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 21 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan DPR.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi NasionalPeraturan DPR RI No. 2 Tahun 2016 mencabut Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional
2. Pasal 21 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan salah satu Rancangan Perpres berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan BPHN pada tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut merupakan prakarsa Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2017.
3. Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan PP diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan salah satu Rancangan Perpres berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan BPHN pada tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut merupakan prakarsa Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2017.
4. Pasal 31

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Presiden.
Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020 Substansi Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana, namun Kepres tersebut ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal ini.
5. Pasal 36 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa TengahPeraturan DPRD tersebut merupakan salah satu peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal ini.
6. Pasal 36 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Gubernur Gorontalo No. 77 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi GorontaloKetentuan tersebut merupakan salah satu Pergub yang mengatur substansi Pasal ini.
7. Pasal 46 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPR.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang-
8. Pasal 47 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan salah satu Rancangan Perpres berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan BPHN pada tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut merupakan prakarsa Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2017.
9. Pasal 53

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rancangan PP Pengganti Undang-Undang diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu Rancangan Perpres berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2017
10. Pasal 54 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan PP diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan salah satu Rancangan Perpres berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan BPHN pada tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut merupakan prakarsa Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2017.
11. Pasal 55 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Perpres diatur dalam Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan salah satu Rancangan Perpres berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan BPHN pada tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut merupakan prakarsa Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2017.
12. Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan salah satu Rancangan Perpres berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan BPHN pada tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut merupakan prakarsa Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2017.
13. Pasal 60 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.
Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa TengahTerdapat juga :

- Peraturan DPRD D.I. Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD D.I. Yogyakarta No. 1 Tahun 2019

Peraturan DPRD tersebut mengatur substansi ketentuan pasal ini.
14. Pasal 64 ayat 3

Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan atas Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan salah satu Rancangan Perpres berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2017

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan BPHN pada tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut merupakan prakarsa Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2017.
15. Pasal 70 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPR.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang - Undang-
16. Pasal 75 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa BaratKonsideran menimbang Peraturan DPRD tersebut tidak menyebutkan bahwa ketentuan Pasal ini menjadi dasar pembentukannya, namun terdapat pengaturan mengenai substansi Pasal ini yang diatur dalam Peraturan DPRD tersebut.
17. Pasal 76 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.
Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa BaratKonsideran menimbang Peraturan DPRD tersebut tidak menyebutkan bahwa ketentuan Pasal ini menjadi dasar pembentukannya, namun terdapat pengaturan mengenai substansi Pasal ini yang diatur dalam Peraturan DPRD tersebut.
18. Pasal 98 ayat 2

Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya -