NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman --
2. Pasal 14 ayat (2)

Pedoman perencanaan pembangunan rumah susun diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:15 WIB
3. Pasal 15 ayat (1)

Pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung jawab pemerintah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan Dan Pengelolaan Rumah Susun Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana, namun Permen PUPR No. 01/PRT/M/2018 dibentuk berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Rumah Susun
4. Pasal 16 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- -
5. Pasal 20 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah wakaf untuk rumah susun umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB dan dalam situs https://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB
6. Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan rumah susun serta gambar dan uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran dalam situs www.peraturan.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB
7. Pasal 32

Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan Peraturan Menteri.
- -
8. Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 tentang Rumah Susun-
9. Pasal 40 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana,sarana, dan utilitas umum diatur dengan Peraturan Menteri.
- -
10. Pasal 43

(1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris. (2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas: a. status kepemilikan tanah; b. kepemilikan IMB; c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan e. hal yang diperjanjikan.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan, namun dalam Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 dibentuk berdasarkan Pasal 43 UU Rumah Susun.
11. Pasal 45 ayat (7)

Tata cara pelaksanaan pinjam-pakai atau sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB dan situs setneg.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB
12. Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SHM sarusun dan SKBG sarusun dan tata cara penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB dan situs setneg.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB
13. Pasal 54 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs www.peraturan.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB
14. Pasal 54 ayat (5)

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian kemudahan kepemilikan sarusun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- -
15. Pasal 55 ayat (2)

Ketentuan mengenai pedoman penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- -
16. Pasal 57 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besarnya biaya pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi bangunan gedung.
- -
17. Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun, masa transisi, dan tata cara penyerahan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- -
18. Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas rumah susun diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB
19. Pasal 71 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- -
20. Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau pembentukan badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Kamis, 3 September 2020 Pukul 09:18 WIB dan situs peraturan.go.id Kementerian Hukum dan HAM RI yang diakses pada hari Kamis, 3 September 2020 Pukul 09:18 WIB
21. Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun Pasal ini mengamanatkan dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, namun ketentuan tersebut ternyata diatur dalam bentuk Permen PUPR No. 23/PRT/M/2018
22. Pasal 88 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan dan kemudahan kepada MBR diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Kamis, 3 September 2020 Pukul 11:40 WIB
23. Pasal 96 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun dan forum pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:36 WIB dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:40 WIB
24. Pasal 108 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id yang diakses pada hari Kamis, 3 September 2020 dan sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Kamis, 3 September 2020 Pukul 09:40 WIB