NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 1. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. UU No. 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

4. UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum
-
2. Pasal 21 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun -
3. Pasal 25 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban -
4. Pasal 71 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, https://jdih.setneg.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/pp.html, dan jdih.kemenpppa.go.id/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 13.30 WIB.

Terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak, yang merupakan Program Penyusunan PP Tahun 2015 berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN tanggal 28 Juli 2020, RPP tersebut merupakan prakarsa dari Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2015 dan 2016. Saat ini sudah disampaikan kepada Presiden.
5. Pasal 82 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, https://jdih.setneg.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/pp.html, dan jdih.kemenpppa.go.id/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 13.45 WIB.

Terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak, yang merupakan Program Penyusunan PP Tahun 2015 berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN tanggal 28 Juli 2020, RPP tersebut merupakan prakarsa dari Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2015 dan 2016. Saat ini sudah disampaikan kepada Presiden.
6. Pasal 90 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setkab.go.id/, https://jdih.setneg.go.id/, http://peraturan.go.id/ perpres.html, dan
jdih.kemenpppa.go.id/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 14.10 WIB.

Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, yang merupakan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015 berdasarkan Keppres No, 10 Tahun 2015.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut masuk dalam Progsun Tahun 2017 dan sekarang dalam tahap proses harmonisasi.
7. Pasal 92 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak -
8. Pasal 94 ayat 4

-
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak -
9. Pasal 105 ayat 1 angka/huruf e

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini: e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://peraturan.go.id/peraturan/index-permen.html, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 14.30 WIB.

Substansi Pasal ini mengamanatkan kepada K/L terkait (kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum) membangun LPKA dan LPAS di provinsi.

Substansi Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana, namun telah terbit Permenkumham tersebut yang mengatur organisasi dan tata kerja LPAS.