NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 20 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 19/KMA/SK/II Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Prosedur Penyelesaian Kepailitan-
2. Pasal 87 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor -
3. Pasal 232 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan-