NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran wilayah kedaulatan, penetapan kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia -
2. Pasal 11 ayat (4)

Ketentuan mengenai pendelegasian kepada unit di bawah Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan Dalam Konsideran Permenhub KM 25/2009 tidak menyebutkan amanat Pasal 11 ayat (4)
3. Pasal 12 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, lembaga, fungsi perumusan kebijakan, dan fungsi pemberian pertimbangan di bidang penerbangan dan antariksa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Pelaksanaan pasal ini melalui Perpres 49/2015 meskipun amanatnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Konsideran Perpres 49/2015 menyatakan amanat dari UU Keantariksaan, namun kelembagaan LAPAN merupakan pengganti dari Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia yang telah dicabut melalui Perpres 176/2014.
4. Pasal 13

(1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang yang akan dibuat untuk digunakan secara sah (eligible) harus memiliki rancang bangun. (2) Rancang bangun pesawat udara, mesin pesawat udara, dan baling-baling pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat persetujuan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar kelaikudaraan. (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kelaikudaraan dan ketentuan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 27 (Civil Aviation Safety Regulation Part 27) tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Normal (Airworthiness Standards : Normal Category Rotorcraft) Amanat pasal ini juga dilaksanakan dengan Permenhub PM 84/2015 dan Permenhub PM 169/2015
5. Pasal 15

(1) Pesawat udara, mesin pesawat udara, atau baling-baling pesawat terbang yang dibuat berdasarkan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk diproduksi harus memiliki sertifikat tipe. (2) Sertifikat tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar kelaikudaraan rancang bangun (initial airworthiness) dan telah memenuhi uji tipe.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 27 (Civil Aviation Safety Regulation Part 27) tentang Standar Kelaikudaraan Untuk Helikopter Kategori Normal (Airworthiness Standards : Normal Category Rotorcraft) Amanat pasal ini juga dilaksanakan dengan Permenhub PM 84/2015 dan Permenhub PM 169/2015
6. Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan surat persetujuan rancang bangun, kegiatan rancang bangun, dan perubahan rancang bangun pesawat udara, sertifikat tipe, serta sertifikat validasi tipe diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulation Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Parts) -
7. Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat produksi pesawat udara diatur dalam Peraturan Menteri.
Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulation Part 21) tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Parts) -
8. Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Konsideran Permenhub PM 122/2018 tidak menyebutkan amanat UU Penerbangan. Permenhub PM 122/2018 mengatur lembaga penyelenggara pelayanan umum pesawat udara
9. Pasal 26 ayat (1) angka/huruf c

Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa dengan persyaratan : c. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara Yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga -
10. Pasal 28 ayat (1) angka/huruf c

Pendaftaran pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa dengan persyaratan : c. memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 155 Tahun 2016 tentang Batas Usia Pesawat Udara yang Digunakan Untuk Kegiatan Angkutan Udara Niaga Konsideran Permenhub PM 155/2016 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
11. Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia serta pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
12. Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Konsideran Permenhub PM 122/2018 tidak menyebutkan amanat UU Penerbangan. Permenhub PM 122/2018 mengatur lembaga penyelenggara pelayanan umum pesawat udara
13. Pasal 37

(1) Sertifikat kelaikudaraan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas: a. sertifikat kelaikudaraan standar pertama (initial airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat udara pertama kali dioperasikan oleh setiap orang; dan b. sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness certificate) yang diberikan untuk pesawat udara setelah sertifikat kelaikudaraan standar pertama dan akan dioperasikan secara terus menerus. (2) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pesawat udara harus: a. memiliki sertifikat pendaftaran yang berlaku; b. melaksanakan proses produksi dari rancang bangun, pembuatan komponen, pengetesan komponen, perakitan, pemeriksaan kualitas, dan pengujian terbang yang memenuhi standar dan sesuai dengan kategori tipe pesawat udara; c. telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan sertifikat tipe atau sertifikat validasi tipe atau sertifikat tambahan validasi Indonesia; dan d. memenuhi persyaratan standar kebisingan dan standar emisi gas buang. (3) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pesawat udara harus: a. memiliki sertifikat pendaftaran yang masih berlaku; b. memiliki sertifikat kelaikudaraan yang masih berlaku; c. melaksanakan perawatan sesuai dengan standar perawatan yang telah ditetapkan; d. telah memenuhi instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan (airworthiness directive); e. memiliki sertifikat tipe tambahan apabila terdapat penambahan kemampuan pesawat udara; f. memenuhi ketentuan pengoperasian; dan g. memenuhi ketentuan standar kebisingan dan standar emisi gas buang.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulation Part 34 Amandemen 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang Untuk Pesawat Udara Yang Digerakkan Mesin Turbin (Fuel Venting And Exhaust Emission Requirement For Turbine Engine Powered Airplanes) telah diubah dengan Permenhub PM 49/2015. Dalam Konsideran Permenhub PM 49/2015 tidak disebutkan amanat pasal ini.
14. Pasal 37 ayat (3) angka/huruf d

(3) Untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pesawat udara harus: d. telah memenuhi instruksi kelaikudaraan yang diwajibkan (airworthiness directive);
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 50 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 39 (Civil Aviation Safety Regulations Part 39) tentang Perintah Kelaikudaraan (Airworthiness Directive) -
15. Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat kelaikudaraan dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 21 (Civil Aviation Safety Regulation Part 21) Tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk Dan Bagian-Bagiannya (Certification Procedures For Product And Parts) Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
16. Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifikat operator pesawat udara atau sertifikat pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers) Permenhub PM 28/2013 telah diubah terakhir dengan Permenhub PM 61/2017. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
17. Pasal 47

(1) Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, balingbaling pesawat terbang dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approved maintenance organization); atau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircraft maintenance engineer license). (2) Sertifikat organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lisensi ahli perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 84 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 147 (Civil Aviation Safety Regulations Part 147) Organisasi Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat Udara (Aircraft Maintenance Training Organization) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0) Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
18. Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli perawatan pesawat udara dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri No. PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0) -
19. Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara, kewenangan kapten penerbang selama penerbangan, dan pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan Konsideran Permenhub PM 14/2019 tidak menyebutkan amanat pasal ini. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
20. Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, atau sertifikat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bag Ian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers) telah diubah terakhir dengan Permenhub PM 96 Tahun 2018. Dalam Konsideran Permenhub PM 58/2010 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
21. Pasal 62 ayat (1) angka/huruf c dan d

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib Mengasuransikan : c. tanggung jawab kerugian pihak kedua; d. tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
22. Pasal 62 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib asuransi dalam pengoperasian pesawat udara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Permenhub PM 77/2011 telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
23. Pasal 63 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian pesawat udara sipil dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules) Telah diubah dengan Permenhub PM 81/2017. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
24. Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyelenggara pelayanan umum, serta proses dan biaya sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Konsideran Permenhub PM 122/2018 tidak menyebutkan amanat UU Penerbangan. Permenhub PM 122/2018 mengatur lembaga penyelenggara pelayanan umum pesawat udara.
25. Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pesawat udara negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan Pasal ini mengamanatkan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya diatur dengan Permenhub No. PM 78/2017
26. Pasal 94 ayat (3)

Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
27. Pasal 95 ayat (3)

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penerimaan negara bukan pajak.
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
28. Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara niaga, kerja sama angkutan udara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
29. Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
30. Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Amanat Pasal ini juga dilaksanakan dengan Permenhub PM 89/2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia
31. Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan udara bukan niaga, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administrative diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri Dengan Pesawat Udara Sipil Asing Ke dan Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Telah diubah dengan Permenhub PM 109/2016 dan dalam Konsiderannya tidak menyebutkan amanat pasal ini. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
32. Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara perintis diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo Dalam Konsideran Permenhub PM 79/2017 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
33. Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin usaha angkutan udara niaga dan pengangkatan direksi perusahaan angkutan udara niaga diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, http://jdih.dephub.go.id/ dan https://jdih.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB
34. Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur memperoleh izin kegiatan angkutan udara bukan niaga diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, http://jdih.dephub.go.id/ dan https://jdih.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 09:18 WIB
35. Pasal 118 ayat (1) angka/huruf g

Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib : g. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri;
Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga -
36. Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang izin angkutan udara, persyaratan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
37. Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan -
38. Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan serta pemanfaatan jaringan dan rute penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan -
39. Pasal 126 ayat (3)

Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen: a. tarif jarak; b. pajak; c. iuran wajib asuransi; dan d. biaya tuslah/tambahan (surcharge).
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 2 Tahun 2014 tentang Besaran Biaya Tambahan Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri -
40. Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
41. Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan prosedur pemberian izin kegiatan usaha penunjang angkutan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara Dalam Konsideran Permenhub PM 90/2018 tidak disebutkan amanat pasal ini.
42. Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Dalam Konsideran Permenhub PM 185/2015 tidak disebutkan amanat pasal ini.
43. Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan -
44. Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
45. Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan -
46. Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu keterlambatan angkutan udara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
47. Pasal 165 ayat (1)

Jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
48. Pasal 168 ayat (1)

Jumlah ganti kerugian untuk setiap bagasi tercatat dan kargo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal 145 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
49. Pasal 170

Jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
50. Pasal 172 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
51. Pasal 179

Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan kargo yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, dan Pasal 146.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
52. Pasal 180

Besarnya pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah ganti kerugian yang ditentukan dalam Pasal 165, Pasal 168, dan Pasal 170.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
53. Pasal 184 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan besaran ganti kerugian, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
54. Pasal 186 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diubah dengan Permenhub PM 92/2011
55. Pasal 191

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda -
56. Pasal 200 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tatanan kebandarudaraan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional -
57. Pasal 213

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara dan tempat pelayanan penunjang di luar daerah lingkungan kerja diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara -
58. Pasal 216

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara -
59. Pasal 216

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara -
60. Pasal 218

Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan, pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat bandar udara atau register bandar udara dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
61. Pasal 221

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
62. Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan Dalam Konsideran Permenhub PM 14/2019 tidak disebutkan amanat pasal ini. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
63. Pasal 226 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara -
64. Pasal 231

Ketentuan lebih lanjut mengenai otoritas bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara -
65. Pasal 235 ayat (1), (2)

(1) Pelayanan jasa kebandarudaraan yang dilaksanakan oleh badan usaha bandar udara diselenggarakan berdasarkan konsesi dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan oleh Menteri dan dituangkan dalam perjanjian. (2) Hasil konsesi dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 193 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan -
66. Pasal 238

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara Telah diubah dengan Permenhub PM 187/2015. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
67. Pasal 239 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Dalam Konsideran Permenhub PM 185/2015 tidak disebutkan amanat pasal ini.
68. Pasal 242

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara Telah diubah dengan Permenhub PM 187/2015, dan dalam Konsideran Permenhub PM 56/2015 tidak disebutkan amanat pasal ini. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
69. Pasal 244 ayat (1)

Struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan telah diubah dengan Permenhub PM 179/2015
70. Pasal 246

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan telah diubah dengan Permenhub PM 179/2015
71. Pasal 246

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan -
72. Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus, serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional Dalam Konsideran Permenhub PM 39/2019 tidak disebutkan amanat pasal ini.
73. Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian izin pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome) Dalam Konsideran Permenhub PM 83/2017 tidak disebutkan amanat pasal ini.
74. Pasal 256 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bandar udara internasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional -
75. Pasal 260 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kebisingan, pencemaran, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara -
76. Pasal 261 ayat (2)

Tatanan navigasi penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan menteri yang membidangi urusan di bidang pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional -
77. Pasal 268

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan Tatanan Ruang Udara Nasional dan jalur penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional Dalam Konsideran Permenhub PM 55/2016 tidak disebutkan amanat pasal ini.
78. Pasal 274

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan jalur penerbangan oleh lembaga penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 diatur oleh Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60 Tahun 2016 tentang Pengalihan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan -
79. Pasal 277

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 33 Tahun 2014 tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan. -
80. Pasal 277

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, serta biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan telah diubah dengan Permenhub PM 103 Tahun 2015
81. Pasal 280

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan lalu lintas penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules) -
82. Pasal 283

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan telekomunikasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 59 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara (Aircraft Aeronautical Station License) -
83. Pasal 286

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi aeronautika diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 111 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safetyregulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services) -
84. Pasal 290

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi meteorologi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services) -
85. Pasal 290

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi meteorologi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Ctvil Aviation Safety Regulations P Art 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services) -
86. Pasal 291 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelayanan informasi pencarian dan pertolongan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviation Safety Regulation Part 176) tentang Pencarian dan pertolongan Pada Kecelakaan Pesawat Udara (Search And Rescue) -
87. Pasal 295

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan Pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
88. Pasal 301

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pelaksanaan kalibrasi, dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 73 Tahun 2016 tentang Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Dalam Konsideran Permenhub PM 73/2016 tidak disebutkan amanat pasal ini. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
89. Pasal 304

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 10 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulations Part 171) tentang Peyelenggara Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service And Radio Navigation Service Providers) Dalam Konsideran Permenhub KM 10/2009 tidak disebutkan amanat pasal ini.
90. Pasal 308 ayat (1), (2)

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional. (2) Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional (state safety program).
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional -
91. Pasal 308 ayat (1), (2)

(1) Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional. (2) Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan program keselamatan penerbangan nasional (state safety program).
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 131 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pelayanan Keselamatan Navigasi Penerbangan -
92. Pasal 309 ayat (1) angka/huruf c dan d

Program keselamatan penerbangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) memuat: c. sistem pelaporan keselamatan penerbangan; d. analisis data dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan (safety data analysis and exchange);
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
93. Pasal 311

Ketentuan lebih lanjut mengenai program keselamatan penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional -
94. Pasal 312 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keselamatan penerbangan, unit kerja, dan lembaga penyelenggara pelayanan umum diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional telah diubah dengan Permenhub PM 57/2018. Dalam Konsideran Permenhub PM 92/2015 tidak disebutkan amanat pasal ini.
95. Pasal 317

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) Dalam Konsideran Permenhub PM 62/2017 tidak disebutkan amanat pasal ini. Selain itu, ketentuan pemberian sanksi administratif diatur secara terpisah dalam Permenhub PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan
96. Pasal 322

Ketentuan lebih lanjut mengenai budaya keselamatan penerbangan, tata cara, dan prosedur pengenaan sanksi adminisratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 62 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 19 (Civil Aviation Safety Regulations Part 19) tentang Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System) -
97. Pasal 330

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembuatan atau pelaksanaan program keamanan penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional telah diubah dengan Permenhub PM 90/2016
98. Pasal 333

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan keamanan penerbangan nasional diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional telah diubah dengan Permenhub PM 57/2018
99. Pasal 339

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur keamanan pengoperasian bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (Civil Aviation Safety Regulations Part 91) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules) telah diubah dengan Permenhub PM 81/2017. Dalam Konsideran Permenhub PM 94/2015 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
100. Pasal 343

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan keamanan pengoperasian pesawat udara diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional telah diubah dengan Permenhub PM 90/2016. Dalam Konsideran Permenhub PM 127/2015 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
101. Pasal 347

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penanggulangan tindakan melawan hukum serta penyerahan tugas dan komando penanggulangan diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional -
102. Pasal 351

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas keamanan penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional telah diubah dengan Permenhub PM 90/2016. Dalam Konsideran Permenhub PM 127/2015 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
103. Pasal 369

Ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi kecelakaan pesawat udara dan penyelidikan lanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi -
104. Pasal 374

Pasal 374 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi pener-bangan diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara -
105. Pasal 379 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan pengelolaan sistem informasi penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 111 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safetyregulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Services) Dalam Konsideran Permenhub PM 111/2018 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
106. Pasal 380 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta besarnya denda administratif diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan -
107. Pasal 381 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers) telah diubah terakhir dengan Permenhub PM 61/2017. Dalam Konsideran Permenhub PM 28/2013 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
108. Pasal 387

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviation Safety Regulations Part 142) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operating Requirements For Training Centers) -
109. Pasal 392

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan lisensi serta penyusunan program pelatihan diatur dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan Konsideran Permenhub PM 14/2019 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
110. Pasal 395 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan hari kerja, pembatasan jam kerja, dan persyaratan jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers) telah diubah terakhir dengan Permenhub PM 61/2017. Dalam Konsideran Permenhub PM 28/2013 tidak menyebutkan amanat pasal ini.
111. Pasal 398

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.
- -