NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional -
2. Pasal 17 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK/010 Tahun 2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -
3. Pasal 18 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.08 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -
4. Pasal 19 ayat 4

Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Kedalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia -
5. Pasal 20 ayat 3

Kapitalisasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -
6. Pasal 21 ayat 3

Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 260/PMK.06 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -
7. Pasal 23 ayat 2

Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada LPEI sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2011 tentang Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -
8. Pasal 25 ayat 3

Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Keuangan No. 105/PMK.06/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen Keuangan No. 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
9. Pasal 25 ayat 4

Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Diubah beberapa kali terakhir dengan Permen Keuangan No. 105/PMK.06/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen Keuangan No. 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
10. Pasal 31 ayat 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Eksekutif
-Belum ditetapkan
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://www.pajak.go.id,
https://sipuu.setkab.go.id/ dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
11. Pasal 35

Tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) serta tata cara penghapusbukuan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.06 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Aktiva Tetap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Permenkeu No.164/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
12. Pasal 37 ayat 3

Tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 231 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia -
13. Pasal 40 ayat 2

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.010 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 /POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pasal 75 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 /POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menyatakan bahwa:
“Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI tunduk pada Peraturan OJK ini”
14. Pasal 42 ayat 3

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010 Tahun 2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tidak terdapat dalam konsideran