NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal I angka/huruf 6

Diantara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 11A ayat (13) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Diantara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 11A ayat (13) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 04/PB/P.KY/09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim1. UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman-
2. Pasal I angka/huruf 11

Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31A ayat (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.
Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil-
3. Pasal I angka/huruf 13

Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 32A ayat (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hukum -