NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 2 ayat 4

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
-Belum ditetapkan
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020

2. Pasal 5 ayat 9

Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan MenteriDalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 -
3. Pasal 6 ayat 5

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor-
4. Pasal 8 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pertamanan-
5. Pasal 9 ayat 3 angka/huruf d

Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-
6. Pasal 12 ayat 3

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-
7. Pasal 19 ayat 3

Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 179 Tahun 1998 tentang Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. -
8. Pasal 19 ayat 3

Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -
9. Pasal 19 ayat 6

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan -
10. Pasal 21 ayat 2 angka/huruf b

Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah: pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Perda kota batu tentang Pajak Air Tanah-
11. Pasal 23 ayat 4

Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 86 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah -
12. Pasal 24 ayat 2

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Palu No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah -
13. Pasal 27 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen Keuangan No. 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok -
14. Pasal 35 ayat 2

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel-
15. Pasal 40 ayat 2

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran-
16. Pasal 42 ayat 3

Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan-
17. Pasal 45 ayat 4

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan-
18. Pasal 47 ayat 3 angka/huruf e

Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame-
19. Pasal 49 ayat 5

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame-
20. Pasal 49 ayat 5

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame-
21. Pasal 49 ayat 6

Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame-
22. Pasal 50 ayat 2

Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame-
23. Pasal 52 ayat 3 angka/huruf d

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan-
24. Pasal 55 ayat 4

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan-
25. Pasal 57 ayat 2 angka/huruf c

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-
26. Pasal 60 ayat 2

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-
27. Pasal 62 ayat 2 angka/huruf a

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir-
28. Pasal 64 ayat 2

Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir-
29. Pasal 65

Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir-
30. Pasal 67 ayat 2 angka/huruf b

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah -
31. Pasal 69 ayat 4

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota.
Peraturan Walikota Surakarta No. 3-D Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah-
32. Pasal 70

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Batu No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah-
33. Pasal 72 ayat 2 angka/huruf b

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet-
34. Pasal 75 ayat 2

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Parepare No. 1 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet-
35. Pasal 77 ayat 3 angka/huruf f

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.7 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan -
36. Pasal 78 ayat 5

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka-
37. Pasal 80 ayat 2

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka-
38. Pasal 85 ayat 4

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut
Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.07 Tahun 2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -
39. Pasal 87 ayat 6

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka-
40. Pasal 88 ayat 2

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-
41. Pasal 92 ayat 2

Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Walikota Denpasar No. 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan-
42. Pasal 94 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil penerimaan Pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota -
43. Pasal 95 ayat 1

Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Kota Malang No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah-
44. Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah -
45. Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah -
46. Pasal 99 ayat 1

Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Bupati Blitar No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan-
47. Pasal 99 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Bupati Blitar No. 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan-
48. Pasal 101 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Bupati Bulungan No. 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak-
49. Pasal 107 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Walikota MAlang No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah-
50. Pasal 149 ayat 3

Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan
Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum-
51. Pasal 150

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Retribusi Jasa Umum: 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu; 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya; 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan 7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. b. Retribusi Jasa Usaha: 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. c. Retribusi Perizinan Tertentu: 1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpajangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing -
52. Pasal 150

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Retribusi Jasa Umum: 1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu; 2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu; 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya; 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan 7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. b. Retribusi Jasa Usaha: 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. c. Retribusi Perizinan Tertentu: 1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi; 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing -
53. Pasal 155 ayat 3

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Gubernur Bengkulu No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha-
54. Pasal 156 ayat 1

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah-
55. Pasal 156 ayat 3

Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: a. nama, objek, dan Subjek Retribusi; b. golongan Retribusi; c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; e. struktur dan besarnya tarif Retribusi; f. wilayah pemungutan; g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; h. sanksi administratif; i. penagihan; j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan k. tanggal mulai berlakunya
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah-
56. Pasal 156 ayat 4

Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai: a. Masa Retribusi; b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah-
57. Pasal 156 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 112 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah-
58. Pasal 159 ayat 2

Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Permenkeu No. 11/07/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -
59. Pasal 160 ayat 5

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 139 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Tata Kota-
60. Pasal 161 ayat 2

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-
61. Pasal 165 ayat 8

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah-
62. Pasal 168 ayat 4

Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah -
63. Pasal 168 ayat 4

Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Walikota Surabaya No. 66 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah-
64. Pasal 169 ayat 2

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Bupati Tulungagung No. 8 Tahun 2014 tentang Kriteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran Omzet yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan -
65. Pasal 170 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah-
66. Pasal 171 ayat (3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. -
67. Pasal 171 ayat 3

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah -