NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 6 ayat 3

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika 1. UU No. 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.

2. UU No. 7/1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)
-
2. Pasal 9 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor -
3. Pasal 10 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor -
4. Pasal 11 ayat 5

-
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, dan https://jdih.pom.go.id/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.15 WIB
5. Pasal 11 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.00 WIB
6. Pasal 12 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.43 WIB
7. Pasal 13 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.50 WIB.
8. Pasal 14 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi -
9. Pasal 16 ayat 2

ketentuan lebih lanjut mengenai surat persetujuan impor narkotika
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 32 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan tata cara permohonan analisa hasil pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikottropika, dan prekursor farmasiPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 32 Tahun 2013 tentang Persyaratan dan tata cara permohonan analisa hasil pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikottropika, dan prekursor farmasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 20 Tahun 2016

Pasal ini tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana, tetapi ada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal ini.
10. Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi -
11. Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 -
12. Pasal 36 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi -
13. Pasal 36 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, dan https://jdih.pom.go.id/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.22 WIB
14. Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.36 WIB.
15. Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi -
16. Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi -
17. Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.45 WIB.
18. Pasal 49 ayat 3

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.45 WIB.
19. Pasal 50 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 11.10 WIB.
20. Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2010 tentang Prekusor -
21. Pasal 54

ketentuan mengenai rehabilitasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika
Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2012 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pasal ini tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana, tetapi ada Peraturan Menteri yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal ini.

Disamping itu juga terdapat Peraturan Bersama sebagai berikut:
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI No. 01/PB/MA/III/2014 No. 03 Tahun 2014 No. 11 Tahun 2014 No. 03 Tahun 2014 No. PER-005/A/JA/03/2014 No. 1 Tahun 2014 No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
22. Pasal 55 ayat 3

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika -
23. Pasal 59 ayat 1

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/PER/XII Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika -
24. Pasal 59 ayat 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
- Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, dan https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 12.00 WIB

Belum Ditetapkan
Permensos yang secara tegas menyatakan sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal ini, namun terdapat:
- Permensos No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
25. Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
26. Pasal 67 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
27. Pasal 68 ayat 2

Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/perpres.html, http://sipuu.setkab.go.id/, dan https://jdih.bnn.go.id/kategoriprodukbnn/3/,
yang diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 12.30 WIB.
28. Pasal 72 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN
Peraturan Kepala BNN No. 1 Tahun 2009 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional-
29. Pasal 89 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan penga-wasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
30. Pasal 90 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
31. Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
32. Pasal 100 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
33. Pasal 101 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 -
34. Pasal 108 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN
Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat-