NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 2 ayat 3

Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara yang diatur dengan undang-undang
UU No. 2 Tahun 1985 tentang Peradilan UmumDiantaranya:
a. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.
49 Tahun 2009
b. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No. 51 Tahun 2009
c. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.
50 Tahun 2009
d. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
2. Pasal 14 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
http://peraturan. go.id/peraturan/index-lembaga.html dan https://jdih.mahkamah agung.go.id/ yang diakses pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB.
3. Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah KonstitusiUU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2014
4. Pasal 48 ayat 2

Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Disamping itu juga ada PP No. 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi