NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal I angka/huruf 2

Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A ayat (1) Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman1. UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

2. UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak

4. UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial
-
2. Pasal I angka/huruf 31

Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut: Pasal 135 ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/direktori.html, https://jdih.mahkamahagung.go.id/, dan https://ptun-jakarta.go.id, yang diakses pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 15.45 WIB

namun telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No. 449/KMK.01/2003 Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak, yang mengatur subtansi Pasal ini.
3. Pasal I angka/huruf 2

Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A ayat (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak Permenkeu No. 194/PMK.01/2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 16 /PMK.01/2018

Substansi Pasal ini juga diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
4. Pasal I angka/huruf 3

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, Pasal 13E, dan Pasal 13F yang berbunyi sebagai berikut: … Pasal 13E ayat (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (internal)

- UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011 (eksternal)
5. Pasal I angka/huruf 5

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 14A ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/IX/2012 dan 01/PB/P.KY/09 Tahun 2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim-
6. Pasal I angka/huruf 9

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: … Pasal 20 ayat (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormata HakimPeraturan bersama tersebut tidak menyatakan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal ini, tetapi mengatur substansi pasal ini.
7. Pasal I angka/huruf 12

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 ayat (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2016.

Berdasarkan konsideran menimbangnya, PP tersebut tidak menyatakan sebagai peraturan pelaksana dari Pasal ini, tetapi dalam PP ini terdapat norma yang mengatur substansi pasal ini.
8. Pasal I angka/huruf 12

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut megenai gaji pokok, tunjangan dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Tahun 2016.
9. Pasal I angka/huruf 27

Di antara Pasal 51A dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 51A ayat (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keputusan Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan-
10. Pasal I angka/huruf 30

Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut: Pasal 116 ayat (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrative, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.
-Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/direktori.html, https://jdih.mahkamahagung.go.id/, dan https://ptun-jakarta.go.id, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2020, Pukul 15.25 WIB.