NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 6 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
---
2. Pasal 7 ayat 2

DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan / Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia---
3. Pasal 7 ayat 2

DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan
Peraturan DPD No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI---
4. Pasal 8 ayat 1

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganPasal tersebut tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
5. Pasal 8 ayat 2

Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganPasal tersebut tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
6. Pasal 8 ayat 5

BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa KeuanganPasal tersebut tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
7. Pasal 9 ayat 1 angka/huruf b

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh BPKPasal tersebut tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
8. Pasal 9 ayat 1 angka/huruf e

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan NegaraPasal tersebut tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
9. Pasal 10 ayat 2

Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3/K/I-XIII.2/7/ Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana---
10. Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan BPK No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan---
11. Pasal 14 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR
Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib---
12. Pasal 15 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua serta pembagian tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur dengan peraturan BPK.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan BPK No. 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI---
13. Pasal 23

Hak keuangan/ administratif dan kedudukan protokoler Ketua,Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di , https://jdih.kemenkeu.go.id/ , https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
14. Pasal 23

Hak keuangan/ administratif dan kedudukan protokoler Ketua,Wakil Ketua, dan Anggota BPK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara ---
15. Pasal 27

Dalam hal terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
-Belum diterbitkan. Berdasarkan penelusuran di , https://jdih.kemenkeu.go.id/ , https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
16. Pasal 29 ayat 1

BPK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Pasal tersebut tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
17. Pasal 30 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur dengan Peraturan BPK
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK ---
18. Pasal 31 ayat 2

BPK berkewajiban menyusun standar pemeriksaan keuangan negara
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan NegaraPasal tersebut tidak mengamanatkan peraturan pelaksanaan
19. Pasal 34 ayat 4

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 14/K/I-XIII.2/9/ Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan---