NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 17C ayat 3

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
-1. UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Belum ditetapkan Berdasarkan penelusuran di http://www.pajak.go.id , https://jdih.kemenkeu.go.id/ , https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
2. Pasal 36B ayat 3

Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- belum ditetapkan.
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
3. Pasal 36D ayat 3

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- belum ditetapkan
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
4. Pasal 37A ayat 1

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan
berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://www.pajak.go.id dan https://jdih.kemenkeu.go.id
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020