NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal I angka/huruf 22

Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 41A Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan peraturan pelaksanaan yang mendasarkan pada ketentuan Pasal ini.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan https://jdih.kemenpppa.go.id/?page=peraturan&act=search
yang diakses pada hari Senin, tanggal 16 April 2020 Pukul 15.40 WIB.

Namun telah ada PP (PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2002, yang telah diubah oleh UU ini.
2. Pasal I angka/huruf 51

Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut: ... Pasal 71C Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan peraturan pelaksanaan yang mendasarkan pada ketentuan Pasal ini.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan https://jdih.kemenpppa.go.id/?page=peraturan&act=search, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Pukul 15.50 WIB.

Namun telah ditetapkan Permen Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai substansi Pasal ini.
3. Pasal I angka/huruf 9

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ... Pasal 21 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan


Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setkab.go.id/, https://jdih.kemenpppa.go.id/?page=peraturan&act=listperaturan&id=48, dan
http://peraturan.go.id/perpres.html, https://www.kla.id/peraturan-presiden-perpres/, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Pukul 15.30 WIB.

Program Penyusunan Peraturan Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017.