NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 20 ayat (1)

Tata cara pembayaran Simapan diatur dengan Peraturan BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB
2. Pasal 23 ayat (3)

Mekanisme pemupukan Dana Tapera diatur dengan Peraturan BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB
3. Pasal 25 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan perumahan dan nilai besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 16:00
4. Pasal 26 ayat (2)

Ketentuan mengenai mekanisme sewa beli diatur dengan Peraturan BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB
5. Pasal 27 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB
6. Pasal 28 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB
7. Pasal 29 ayat (3)

Penyaluran pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB
8. Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran pembiayaan perumahan dan pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB
9. Pasal 38

Ketentuan mengenai penetapan besaran alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j diatur dengan Peraturan BP Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB
10. Pasal 67 ayat (7)

Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan BP Tapera setelah disetujui Komite Tapera.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.setneg.go.id, http://jdih.pu.go.id/ dan dalam situs http://sipuu.setkab.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:30 WIB