NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 12 ayat 4

Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 6 Agustus 2020
2. Pasal 21 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 6 Agustus 2020
3. Pasal 22 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
4. Pasal 26 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020
5. Pasal 28 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Belum ditetapkan
Berdasarkan penelusuran di http://www.djpk.depkeu.go.id/?tag=peraturan-menteri-keuangan, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/
Diakses pada hari Kamis, 30 Juli 2020