NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 13 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.kemenkeu. go.id/#/home,
http://peraturan.go.id/ peraturan/permen.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 08.00 WIB.
2. Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
http://peraturan.go.id/ peraturan/permen.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 Pukul 08.45 WIB.
3. Pasal 53 ayat 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
http://peraturan.go.id/ peraturan/permen.html, https://bphn.jdihn.go.id/pencarian?q=peraturan+menteri+hukum+dan+ham, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 Pukul 09.45 WIB.
4. Pasal 74 ayat 5

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 Pukul 11.00 WIB.

Substansi Pasal ini mengamanatkan PP, namun terdapat Perpres No. 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten yang merupakan Perlak dari UU terdahulu yang mengatur substansi Pasal ini.
5. Pasal 108 ayat 2

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 Pukul 12.00 WIB.
6. Pasal 168 ayat 3

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
http://peraturan.go.id/permen.html, https://bphn.jdihn.go.id/pencarian?q=peraturan+menteri+hukum+dan+ham, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-paten, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 13.45 WIB.

Terdapat PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultasn Hak Kekayaan Intelektual yang mengacu pada UU Paten sebelumnya.