NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 23 ayat 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan
Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/peraturan/permen.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-indikasi-geografis, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 09.00 WIB
2. Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/peraturan/permen.html, dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-indikasi-geografis, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 10.15 WIB.

Sebelumnya sudah berlaku PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis berdasarkan UU sebelumnya (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Hal ini berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://dgip.go.id/liputan-seluruhnya/189-ditjen-ki-susun-pelaksanaan-peraturan-uu-tentang-indikasi-geografis.
3. Pasal 91 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum Ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/pp.html dan https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-indikasi-geografis, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Pukul 11.15 WIB.