NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 30 ayat (6)

Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
2. Pasal 30 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
3. Pasal 31 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
4. Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
5. Pasal 36 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
6. Pasal 37 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
7. Pasal 38 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
8. Pasal 57 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
9. Pasal 58 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
10. Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
11. Pasal 66 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
12. Pasal 68 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
13. Pasal 69 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
14. Pasal 71 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
15. Pasal 72 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
16. Pasal 74 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
17. Pasal 83 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB
18. Pasal 84 ayat (9)

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan https://jdih.setneg.go.id/ yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 12:30 WIB