NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 5 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:00 WIB
2. Pasal 13

Ketentuan mengenai tata, cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:00 WIB
3. Pasal 14 ayat (4)

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:00 WIB
4. Pasal 37

Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:00 WIB
5. Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenalan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://jdih.pu.go.id/ dan http://sipuu.setkab.go.id yang diakses pada hari Jum’at, 11 September 2020 Pukul 13:00 WIB