NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal I angka/huruf 21

Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut: ... Pasal 36B: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan http://jdih.bnpt.go.id/
yang diakses pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Pukul 10.30 WIB.

Tetapi telah ada PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014, yang substansi di dalamnya berkaitan dengan substansi pasal ini.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN, tanggal 28 Juli 2020, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dengan pemrakarsa Kemenkumham, masuk Progsun sebagai izin prakarsa, dan pada saat update ini dilakukan sudah sampai pada tahap proses harmonisasi.
2. Pasal I angka/huruf 29

Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut: ... Pasal 43H: Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan
peraturan pelaksana berdasarkan pada UU ini.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan http://jdih.bnpt.go.id/
yang diakses pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Pukul 11.45 WIB.

Tetapi telah ada Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang penetapannya berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No, 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan UU ini, yang substansi dalamnya berkaitan dengan substansi pasal ini.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN, tanggal 28 Juli 2020, terdapat Rencana Peraturan Presiden (RPerpres) tentang organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang telah masuk Progsun tahun 2019. Saat update ini dilakukan sampai pada tahap permohonan penetapan.
3. Pasal I angka/huruf 29

Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut: ... Pasal 43I ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan http://jdih.bnpt.go.id/
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2020 Pukul 13.15 WIB.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN, tanggal 28 Juli 2020, terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
4. Pasal I angka/huruf 29

Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut: ... Pasal 43J ayat (2): Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://jdih.bnpt.go.id/ dan http://www.dpr.go.id/jdih/peraturan-dpr, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 Pukul 13.30 WIB.

5. Pasal I angka/huruf 29

Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIB, dan BAB VIIC sehingga berbunyi sebagai berikut: ... Pasal 43L ayat (7): Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan http://jdih.bnpt.go.id/
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2020 Pukul 13.45 WIB.

Tetapi telah ada PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014, yang substansinya berkaitan dengan substansi pasal ini.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN, tanggal 28 Juli 2020, terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dengan pemrakarsa Kemenkumham, masuk Progsun sebagai izin prakarsa, dan pada saat update ini dilakukan sudah sampai pada tahap proses harmonisasi.