NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 9 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
2. Pasal 11 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
3. Pasal 12 ayat 2

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
4. Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
5. Pasal 19 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
6. Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
7. Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
8. Pasal 46 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
9. Pasal 62 ayat 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan PNBP diatur dengan Peraturan Pemerintah
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB
10. Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum ditetapkan. Berdasarkan penelusuran di
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/
dan https://sipuu.setkab.go.id/
diakses pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 08.00 WIB