NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal I angka/huruf 8

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ayat (2) : Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan
https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait, yang diakses pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB.
2. Pasal I angka/huruf 35

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47 A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 47A ayat (2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://sipuu.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan kpk.go.id,
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020 Pukul 10.20 WIB.
3. Pasal I angka/huruf 22

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 32 ayat (4) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat.(2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setneg.go.id/, https://sipuu.setkab.go.id/ dan http://peraturan.go.id/pp.html
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020 Pukul 09.15 WIB.
4. Pasal I angka/huruf 30

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 43A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 43A ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://sipuu.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan kpk.go.id,
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB.
5. Pasal I angka/huruf 32

Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 45A ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://sipuu.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/pp.html, dan kpk.go.id,
yang diakses pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB.