NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 84 ayat 2

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/direktori.html, dan https://jdih.ppatk.go.id/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Pukul 13. 30 WIB.


Terdapat UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014,
namun konsideran mengingat pada undang-undang tersebut tidak mengacu pada undang-undang ini.

Sebelum diundangkannya undang-undang ini terdapat ketentuan yang mengatur substansi pasal ini:
- PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Namun ketentuan tersebut di atas mengacu pada UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.
2. Pasal 86 ayat 2

Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/direktori.html, dan https://jdih.ppatk.go.id/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB.


Terdapat UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014,
namun konsideran mengingat pada undang-undang tersebut tidak mengacu pada undang-undang ini.

Sebelum diundangkannya undang-undang ini terdapat ketentuan yang mengatur substansi pasal ini:
- PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Namun ketentuan tersebut di atas mengacu pada UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.