NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 71 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 1. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. UU No. 31/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

4. UU No. 16/2011 tentang Bantuan Hukum
Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, https://jdih.setneg.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/pp.html, dan jdih.kemenpppa.go.id/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 13.30 WIB.

Terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak, yang merupakan Program Penyusunan PP Tahun 2015 berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN tanggal 28 Juli 2020, RPP tersebut merupakan prakarsa dari Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2015 dan 2016. Saat ini sudah disampaikan kepada Presiden.
2. Pasal 82 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, https://jdih.setneg.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/pp.html, dan jdih.kemenpppa.go.id/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 13.45 WIB.

Terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak, yang merupakan Program Penyusunan PP Tahun 2015 berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN tanggal 28 Juli 2020, RPP tersebut merupakan prakarsa dari Kemenkumham dan masuk dalam Progsun tahun 2015 dan 2016. Saat ini sudah disampaikan kepada Presiden.
3. Pasal 90 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.setkab.go.id/, https://jdih.setneg.go.id/, http://peraturan.go.id/ perpres.html, dan
jdih.kemenpppa.go.id/, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 14.10 WIB.

Terdapat Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, yang merupakan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2015 berdasarkan Keppres No, 10 Tahun 2015.

Berdasarkan diskusi dengan BPHN tanggal 28 Juli 2020, RPerpres tersebut masuk dalam Progsun Tahun 2017 dan sekarang dalam tahap proses harmonisasi.