NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 11 ayat 5

-
-1. UU No. 8/1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.

2. UU No. 7/1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againstillicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988)
Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, dan https://jdih.pom.go.id/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.15 WIB
2. Pasal 11 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.00 WIB
3. Pasal 12 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.43 WIB
4. Pasal 13 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 09.50 WIB.
5. Pasal 36 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, dan https://jdih.pom.go.id/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.22 WIB
6. Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.36 WIB.
7. Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.45 WIB.
8. Pasal 49 ayat 3

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 10.45 WIB.
9. Pasal 50 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, jdih.bnn.go.id, dan http://hukor.kemkes.go.id/hukor/permenkes/, diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 11.10 WIB.
10. Pasal 59 ayat 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
- Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/permen.html, dan https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/, yang diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 12.00 WIB

Belum Ditetapkan
Permensos yang secara tegas menyatakan sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal ini, namun terdapat:
- Permensos No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial
11. Pasal 68 ayat 2

Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs http://peraturan.go.id/perpres.html, http://sipuu.setkab.go.id/, dan https://jdih.bnn.go.id/kategoriprodukbnn/3/,
yang diakses pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, Pukul 12.30 WIB.