NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 58

Oditur dan Oditur Jenderal dilarang merangkap pekerjaan sebagai: a. penasihat hukum; b. pengusaha; atau c. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a dan b yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima
-1. UU No. 5/1950 tentang Menetapkan "UU Drt Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-Undang Federal

2. UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara
Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs sipuu.setkab.go.id dan bphn.go.id yang diakses pada tanggal 28 Mei 2020 Pukul 15.45 WIB
2. Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs sipuu.setkab.go.id dan bphn.go.id yang diakses pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2020 Pukul 15.55 WIB
3. Pasal 210

Penunjukan pejabat dan administrasi peradilan pada Pengadilan Militer Pertempuran dan Oditur Militer Pertempuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan Pasal 49 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs sipuu.setkab.go.id dan bphn.go.id yang diakses pada tanggal 28 Mei 2020 Pukul 16.10 WIB