NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal I angka/huruf 31

Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut: Pasal 135 ayat (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
-1. UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

2. UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak

4. UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial
Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/direktori.html, https://jdih.mahkamahagung.go.id/, dan https://ptun-jakarta.go.id, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Pukul 12.00 WIB

namun telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No. 449/KMK.01/2003 Tata Cara Penunjukan Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Pajak, yang mengatur subtansi Pasal ini.
2. Pasal I angka/huruf 30

Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut: Pasal 116 ayat (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrative, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- Belum Ditetapkan

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs
https://jdih.setkab.go.id/, http://peraturan.go.id/ peraturan/direktori.html, https://jdih.mahkamahagung.go.id/, dan https://ptun-jakarta.go.id, yang diakses pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, Pukul 11.45 WIB.