NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 24 ayat 1

Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs peraturan.go.id, setneg.go.id dan jdihn.go.id dan sipuu.setkab.go.id yang diakses pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB
2. Pasal 35 ayat 3

Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs peraturan.go.id, setneg.go.id dan jdihn.go.id dan sipuu.setkab.go.id yang diakses pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB
3. Pasal 42 ayat 3

Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung
- BeBelum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs peraturan.go.id, setneg.go.id dan jdihn.go.id dan sipuu.setkab.go.id yang diakses pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB
4. Pasal 90 ayat 2

Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs peraturan.go.id, setneg.go.id dan jdihn.go.id dan sipuu.setkab.go.id yang diakses pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB
5. Pasal 101 ayat 3

Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs peraturan.go.id, setneg.go.id dan jdihn.go.id dan sipuu.setkab.go.id yang diakses pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB
6. Pasal 105 ayat 2

Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama
- Belum ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs peraturan.go.id, setneg.go.id dan jdihn.go.id dan sipuu.setkab.go.id yang diakses pada tanggal 11 Juni 2020 Pukul 13.30 WIB