NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 17 ayat (2)

Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang -
2. Pasal 18 ayat 6

Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK
Peraturan Kepala PPATK No. 14 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pergadaian Juga terdapat
Peraturan Kepala PPATK No. PER-10 /1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya
3. Pasal 23 ayat 2

Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09 Tahun 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan -
4. Pasal 23 ayat 3

Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI No. 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan -
5. Pasal 25 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI No. 09 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan -
6. Pasal 30 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala PPATK
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan -
7. Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia -
8. Pasal 41 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang -
9. Pasal 44 ayat 1 angka/huruf f

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat: f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang
Keputusan Kepala PPATK No. 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat Ketentuan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana, namun telah ditetapkan Keputusan Kepala PPATK No. 7 Tahun 2019.
10. Pasal 46 ayat --

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011Tentang Tata Cara Pelaksanaan Ke-wenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan ---
11. Pasal 58 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak-hak lain, penghargaan, dan fasilitas bagi Kepala dan Wakil Kepala PPATK diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan PP tersebut telah diubah dengan PP No. 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
12. Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata KerjaPusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Perpres No. 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata KerjaPusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 103 Tahun 2016
13. Pasal 62 ayat 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen sumber daya manusia PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI No. Per-07/1.01/PPATK/08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan berupa PP namun Peraturan yang diterbitkan berupa Peraturan Kepala PPATK
14. Pasal 92 ayat 2

Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden
Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perpres No. 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 117 Tahun 2016