NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 17 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pemutakhiran IGD diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 14 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar -
2. Pasal 17 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemutakhiran IGD diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial -
3. Pasal 22 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasai, dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 127 Tahun 2015
4. Pasal 27 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial -
5. Pasal 28 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial -
6. Pasal 31 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial -
7. Pasal 38 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial -
8. Pasal 39 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial -
9. Pasal 45 ayat (5)

Ketentuan mengenai jaringan IG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Pasal ini tidak mengamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan, namun ketentuan ini dilaksanakan melalui Perpres No. 27 Tahun 2014
10. Pasal 53 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial -
11. Pasal 56 ayat (5)

Sertifikat tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Sertifikasi Di Bidang Informasi Geospasial -
12. Pasal 56 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 11 Tahun 2013 tentang Sistem Sertifikasi Di Bidang Informasi Geospasial -
13. Pasal 57 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial -
14. Pasal 63 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial -