NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 7 ayat 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan -
2. Pasal 15 ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum -
3. Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum -
4. Pasal 19 ayat 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan penelusuran yang diakses pada Rabu, 22 Juli 2020, pukul 14.15, berikut beberapa Peraturan Daerah :

1. Hasil penelusuran pada situs http://satudata.semarangkota.go.id/adm/file/20170929082500perda_7_th_2014.pdf, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

2. Hasil penelusuran pada situs https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perprop_24.pdf, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

3. Hasil penelusuran pada situs https://jdih.palembang.go.id/?nmodul=dokumen&filedok=1348, terdapat Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

4. Hasil penelusuran pada situs https://jdih.kotabogor.go.id/, terdapat Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

5. Hasil penelusuran pada situs https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14708/perda-kab-buton-utara-no-4-tahun-2015, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraaan Bantuan Hukum