NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal I angka/huruf 5

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 ayat (2): Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2012 tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 1. UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman -
2. Pasal I angka/huruf 12

Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 22 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.
Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 4 Tahun 2013 tentang Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat -
3. Pasal I angka/huruf 2

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 ayat (1): Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.
Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja penghubung Komisi Yudisial di Daerah -
4. Pasal I angka/huruf 13

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, dan Pasal 22G yang berbunyi sebagai berikut: ... Pasal 22F (1) Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim. (2) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. (3) Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. (4) Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak. (4) Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Pasal ini tidak mengamanatkan Peraturan Pelaksana,

namun berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/7/66, yang diakses pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Pukul 14.30 WIB

ada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal ini, yaitu :

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012, No. 04/PB/P/KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
5. Pasal I angka/huruf 13

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 22F, dan Pasal 22G yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 22E ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012, No. 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
6. Pasal I angka/huruf 23

Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 40A ... (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012, No. 04/PB/P/KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim