NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 13 ayat 1

RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang .
UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20251. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
-
2. Pasal 13 ayat 2

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 Perda Tersebut hanya merupakan salah satu dari banyak perda yang ditetapkan
3. Pasal 19 ayat 2

Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Peraturan Menteri Keuangan No. 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 -
4. Pasal 19 ayat 1

RPJM Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 -
5. Pasal 19 ayat 4

Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- -
6. Pasal 19 ayat 3

RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Pasal 19 ayat (3) mengamanatkan Peraturan Kepala Daerah namun di Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah
7. Pasal 26 ayat 1

RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 -
8. Pasal 27 ayat 1

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional -
9. Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. -