NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2015 tentang TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Pasal -

---
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2014 tentang TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3. Pasal -

-
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia -
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia -
5. Pasal 6 ayat 3

Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2007 tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian -
6. Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara RI disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Norma pasal ini mengamanatkan peraturan pelaksana berbentuk Kepres, akan tetapi yang dibentuk berupa Perpres.
7. Pasal 10 ayat 2

Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI Pasal 10 ayat (2) mengamanatkan Keputusan Kapolri akan tetapi yang dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian
8. Pasal 11 ayat 7

Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional Pasal 11 ayat (7) mengamanatkan dibentuknya Kepres, akan tetapi yang dibentuk Perpres
9. Pasal 11 ayat 8

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI -
10. Pasal 11 ayat 8

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 4 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Tata Kerja Penasehat Ahli Kepala Kepolisian Negara RI -
11. Pasal 12 ayat 2

Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara RI ditentukan dengan Keputusan Kapolri.
Keputusan Kepala Kepolisian RI No. KEP/36/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/36/VIII/ 2004 Tentang Jabatan Penyidik dan Penyidik Pembantu. (merupakan amanat dari Pasal 12 ayat (1) dan (2) -
12. Pasal 14 ayat 2

Tata cara pelaksanaan ketetentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa -
13. Pasal 15 ayat 3

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15 ayat (3) mengamanatkan PP akan tetapi yang dibentuk Juklap Kapolri dan Peraturan Kepala Kepolisian
14. Pasal 15 ayat 1 angka/huruf e

Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian -
15. Pasal 15 ayat 3

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 6 Tahun 2012 tentang ata Cara Pemberitahuan Dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 15 ayat (3) mengamanatkan PP akan tetapi yang dibentuk Juklap Kapolri dan Peraturan Kepala Kepolisian
16. Pasal 20 ayat 2

Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No.4 Tahun 2002 -
17. Pasal 21 ayat 2

Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara RI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Keputusan Kepala Kepolisian RI No. Skep/431/VII/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007
18. Pasal 22 ayat 2

Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 104 Tahun 2003 tentang Kep. Kapolri No.Pol : KEP/104/II/ 2003 tentang Tatacara Pengambilan dan Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota Polri -
19. Pasal 24 ayat 2

Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2016 tentang Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) mengamatkan Kepres tetapi yang dibentuk Perpres
20. Pasal 25 ayat 2

Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pengkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.
Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 09 Tahun 2002 tentang Kep. Kapolri No. Pol: 09/III/ 2002 tentang Susunan Sebutan dan Keselarasan Tanda Pangkat Polri. -
21. Pasal 26 ayat 2

Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Telah disusun RPP Tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007
22. Pasal 27 ayat 2

Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA -
23. Pasal 29 ayat 2

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA -
24. Pasal 30 ayat 3

Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA -
25. Pasal 32 ayat 2

Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri
Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian No. 346 Tahun 2015 tentang TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS -
26. Pasal 34 ayat 3

Ketentuan mengenai kode etik profesi Kepolisian Negara RI diatur dengan Keputusan Kapolri
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 7 Tahun 2006 tentang Pert. Kapolri No.Pol:7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan Keputusan Kapolri tetapi yang dibentuk Peraturan Kapolri
27. Pasal 35 ayat 2

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI diatur dengan Keputusan Kapolri
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pert. Kapolri No.Pol.8 Tahun 2006 tentang Tatacara Sidang Komisi Kode Etik Anggota Polri Pasal 35 ayat (2) mengamanatkan Keputusan Kapolri tetapi yang dibentuk Peraturan Kapolri
28. Pasal 36 ayat 2

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri
Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 45 Tahun 2004 tentang Kept. Kapolri No.Pol:Kep/45/X/ 2004 tentang Bentuk, Ukuran, Pengeluaran, Pemakaian, Peng-gunaan Tanda Pengenal -
29. Pasal 37 ayat 2

Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional Pasal 37 ayat (2) mengamanatkan Kepres akan tetapi yang dibentuk Perpres
30. Pasal 39 ayat 3

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 tentang Tentang Komisi Kepolisian Nasional Pasal 39 ayat (3) mengamanatkan Kepres tetapi yang dibentuk Perpres
31. Pasal 41 ayat 1

Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial PP No. 2 Tahun 2015 mengatur subtansi Pasal 41 ayat (1) meskipun dalam konsideran tidak menyebutkan Pasal yang mengamanatkan
32. Pasal 42 ayat 4

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. -