NO PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PELAKSANAAN UU TERKAIT KETERANGAN
PP PERPRES / KEPRES PERMEN / KEPMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Pasal 13 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
2. Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
3. Pasal 19 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Saat ini sedang diadakan harmonisasi dengan Kemen Kumham.
Jawaban dari Kepala Biro Hukum dan KSLN Kemenhub. Tgl 23 Februari 2011
4. Pasal 20 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
5. Pasal 21 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -
6. Pasal 25 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perleng-kapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -
7. Pasal 27 ayat (2)

Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi -
8. Pasal 39 ayat (3)

Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
Peraturan Daerah Kota Magelang No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Terminal -
9. Pasal 39 ayat (3)

Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi -
10. Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -
11. Pasal 43 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut Penggunaan Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -
12. Pasal 46 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
13. Pasal 48 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
14. Pasal 50 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
15. Pasal 51 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
16. Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
17. Pasal 57 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perleng-kapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
18. Pasal 59 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
19. Pasal 59 ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas -
20. Pasal 60 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
21. Pasal 61 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
22. Pasal 63 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
23. Pasal 63 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi -
24. Pasal 64 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
25. Pasal 67 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor -
26. Pasal 68 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
27. Pasal 69 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
28. Pasal 72 ayat (1)

Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
29. Pasal 72 ayat (2)

Registrasi Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
30. Pasal 72 ayat (3)

Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
31. Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
32. Pasal 76 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan -
33. Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
34. Pasal 89 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
35. Pasal 91 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor -
36. Pasal 92 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
37. Pasal 93

(1) Manajeman dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jariingan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus; b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan kaki ; c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat; d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas; e. pemaduan berbagai moda angkutan; f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan; g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau h. perlindungan terhadap lingkungan. (3) Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas meliputi kegiatan: a. perencanaan; b. pengaturan; c. perekayasaan; d. pemberdayaan; e. pengawasan
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. -
38. Pasal 95 ayat (1)

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan: a. Peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional; b. Peraturan Daerah Provinsi untuk jalan provinsi; c. Peraturan Daerah Kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau d. Peraturan Daerah Kota untuk jalan kota.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas -
39. Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas -
40. Pasal 102 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas -
41. Pasal 103 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan -
42. Pasal 104 ayat (4)

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas -
43. Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas -
44. Pasal 133 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas -
45. Pasal 136 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas -
46. Pasal 137 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
47. Pasal 141 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan -
48. Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
49. Pasal 157

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek -
50. Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek -
51. Pasal 164

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan -
52. Pasal 165 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda. -
53. Pasal 172

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
54. Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek -
55. Pasal 179 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek -
56. Pasal 180 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prasyarat pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan -
57. Pasal 185 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
58. Pasal 193 ayat (5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
59. Pasal 198 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
60. Pasal 199 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek -
61. Pasal 202

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan program nasional Keamanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 dan Pasal 201 diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Inpres No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan Pasal ini mengamanatkan diatur dengan Perkapolri, namun pelaksanaannya diatur melalui Inpres 4/2013 sebagai Rencana Umum Nasional Keselamatan
62. Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2) dan kewajiban Perusahaan Angkutan Umum membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan alat pemberi informasi Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
63. Pasal 207

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
64. Pasal 209 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara PP 41/99 masih diberlakukan selama belum dibentuk peraturan penggantinya
65. Pasal 210 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara PP 41/99 masih diberlakukan selama belum dibentuk peraturan penggantinya
66. Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan insustri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
67. Pasal 228

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Kecelakaan Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas -
68. Pasal 242 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
69. Pasal 244 ayat (2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi admnistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan -
70. Pasal 252

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lin dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -
71. Pasal 255

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi -
72. Pasal 264

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh: a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
73. Pasal 265

(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan: a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; c. fisik Kendaraan Bermotor; d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau e. izin penyelenggaraan angkutan. (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: a. menghentikan Kendaraan Bermotor; b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
74. Pasal 266

(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
75. Pasal 267

(1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
76. Pasal 268

(1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. (2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
77. Pasal 269

(1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. (2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
78. Pasal 270

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. (3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita. (4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
79. Pasal 271

(1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. (4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana
80. Pasal 272

(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal ini tidak mengamanatkan peraturan pelaksana