No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan hukum anggota Angkatan Perang. . - - Pasal 5 ayat (2) Untuk dapat dinaikkan pangkatnya, anggota tetap harus menunjukkan keberanian, kerajinan, kegiatan bekerja dan keperwiraan yang disertai dengan kelakuan yang baik, mempunyai kecakapan dan kesanggupan yang layak untuk pangkat yang lebih tinggi dan selanjutnya memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan ditjenpp.kemenkum yang diakses pada hari Jumat 13 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan hukum anggota Angkatan Perang. . - - Pasal 13 ayat (-) Penempatan dalam-, pemberhentian sementara dan pernyataan non-aktif dari jabatan dalam dinas ketentaraan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1955 tentang PP No. 29 Tahun 1955 tentang Pengubahan/Penambahan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1954 (Lembaran Negara No. 53 Tahun 1954) Sepanjang Mengenai Bab IV tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabaran Dan Bab V tentang Pernyataan Non Aktif Dari Jabatan - -
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan hukum anggota Angkatan Perang. . - - Pasal 14 ayat (2) Pemberian-pensiun/onderstand kepada anggota tetap begitu pula kepada janda dan anak yatim/piatunya, diatur dengan undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1958 tentang Mengubah/Menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 72) Pensiun Onderstand. Penambahan Dan Pengubahan - -
4. Undang-Undang No. 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan hukum anggota Angkatan Perang. . - - Pasal 16 ayat (2) Hal-hal tersebut dalam ayat 1 diatur dengan undang-undang. UU UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer - -