No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. V - Pasal 24 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Presiden. Peraturan Presiden - - Belum ditemukan

Ditelusuri melalui http://jdih.kkp.go.id/
diakses pada Senin, 5 Oktober 2020 Pukul 16.51 Wib.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. V - Pasal 30 ayat (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman; b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri - - Belum ditemukan

Ditelusuri melalui http://jdih.kkp.go.id/
diakses pada Senin, 5 Oktober 2020 Pukul 16.58 Wib.
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. V - Pasal 35 ayat (0) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/Permen-KP Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam - -
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. V - Pasal 37 ayat (0) - Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri - Dalam pasal ini tidak mengamanatkan PP melainkan ketetapan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38, akan tetapi ditetapkan PP berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 33, dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
5. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. V - Pasal 70 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan

Ditelusuri melalui http://jdih.kkp.go.id dan http://sipuu.setkab.go.id/
pada Senin, 5 Oktober 2020 Pukul 17.06 Wib
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. V - Pasal 72 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam - -