No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 8 ayat (3) Komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan undang-undang UU UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara - -
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 9 ayat (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang UU UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara - -
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 11 ayat (-) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara diatur dengan undang-undang UU UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - -
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 13 ayat (2) Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 - RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 15 ayat (8) Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Keputusan Presiden Keputusan Presiden No. 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional Dan Sekretariat Jenderak Dewan Ketahanan Nasiona - -
6. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 17 ayat (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima dan Kepala Staf Angkatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Keputusan Presiden - - Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat, 16 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 20 ayat (2) Segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat, 16 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB
8. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 20 ayat (3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - Belum Ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat, 16 Oktober 2020. Pukul 11.30 WIB
9. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. V - Pasal 22 ayat (2) Wilayah yang digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan permanen ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2014 tentang Penataaan Wilayah Pertahanan Negara - -