No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 6 ayat (7) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial - -
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 7 ayat (3) Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial - -
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 10 ayat (2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah - -
4. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 11 ayat (1) Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. - -
5. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 11 ayat (5) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman. - -
6. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 13 ayat (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan PVT, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 446 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata-cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman. - -
7. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 14 ayat (2) Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman. - -
8. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 21 ayat (2) Ketentuan mengenai penarikan kembali surat permohonan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman - -
9. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 29 ayat (2) Besarnya biaya pemeriksaan substantive ditetapkan oleh menteri. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman - -
10. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 30 ayat (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman - -
11. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 35 ayat (4) Ketentuan mengenai pemberian atau penolakan permohonan hak PVT berikut bentuk dan isinya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan PemberianHak Perlindungan Varietas Tanaman. - -
12. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 36 ayat (6) Ketua dan anggota Komisi Banding PVT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 445 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman - -
13. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 39 ayat (-) Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding PVT, tata cara permohonan dan pemeriksaan banding, serta penyelesaiannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 445 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman - -
14. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 40 ayat (3) Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. - -
15. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 40 ayat (4) Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah - -
16. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 43 ayat (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman - -
17. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 43 ayat (6) Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah - -
18. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 55 ayat (-) Ketentuan mengenai Lisensi Wajib diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah - -
19. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 63 ayat (3) Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. - -
20. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. V - Pasal 65 ayat (6) Menteri membentuk komisi, yang keanggotaannya terdiri dari para profesional dan bersifat tidak tetap, yang berfungsi memberikan pertimbangan tentang pengelolaan PVT sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PVT. Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan Menteri Kehutanan No. 444 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman - -