No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 5 ayat ((5)) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 8 ayat ((3)) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi berdasarkan Keppres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 9 ayat ((5)) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 11 ayat ((3)) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
5. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 15 ayat ((3)) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikas - -
6. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 16 ayat ((3)) Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
7. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 18 ayat ((3)) Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
8. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 23 ayat ((2)) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
9. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 25 ayat ((4)) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
10. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 26 ayat ((2)) Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
11. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 27 ayat (-) Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
12. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 28 ayat (-) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
13. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 30 ayat ((3)) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
14. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 31 ayat ((2)) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
15. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 32 ayat ((2)) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
16. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 33 ayat ((4)) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit - -
17. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 34 ayat ((3)) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit - -
18. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 35 ayat ((3)) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit - -
19. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 36 ayat ((3)) Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit - -
20. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 39 ayat ((2)) Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -
21. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. V - Pasal 42 ayat ((3)) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi - -