No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 9 ayat (2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatic atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkandengan Keputusan Presiden Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2020 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Negara Republik Kamerun - -
2. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 12 ayat (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturdengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Syarat dan Tata
Cara Pendirian Lembaga atau
Badan Kerja Sama Asing Berdasarkan
Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016
3. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 15 ayat (-) Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diaturdengan Undang Undang tersendiri UU UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional - -
4. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 25 ayat (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturdengan Keputusan Presiden Keputusan Presiden - - RPerpres tentang Pemberian Suaka Kepada Orang Asing Berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016
5. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 27 ayat (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden Peraturan Presiden Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri - -
6. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 29 ayat (3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapatkan hak keuangan dan administrative yang diaturdengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya - -
7. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 31 ayat (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Luar Negeri Keputusan Menteri Luar Negeri No. 107 Tahun 2001 tentang Kepmen Luar Negeri No. SK/107/DL/VIII/2000/01 tentang Program Tugas Belajar Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri - -
8. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 32 ayat (4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Luar Negeri - - Belum ditetapkan: Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemlu.go.id yang diakses pada hari Jumat, 16 Oktober 2020. Pukul 11.00 WIB
9. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 33 ayat (-) Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Peraturan Menteri Luar Negeri Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik Dan Konsuler - -
10. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. V - Pasal 34 ayat (-) Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri Keputusan Menteri Luar Negeri Keputusan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri - Permen No. 02-/A/OT/VI-II/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Deplu sebagaimana telah diubah dengan Permen No. 01/A/OT/I/2006/01 Tahun 2006