No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 8 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 10 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB
3. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 11 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peningkatan daya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB
4. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 14 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang rawatan mobilisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB
5. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 18 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hubungan kerja, pendidikan dan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB
6. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 24 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengembalian demobilisan dan barang atau benda milik negara, swasta, perseorangan, serta sarana dan prasarana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB
7. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 26 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB
8. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 27 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab negara dan penggantian barang yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB
9. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi Dan Demobilisasi. - - Pasal 28 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan demobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah - - Belum ditetapkan : Berdasarkan penelusuran terakhir dalam situs setneg.go.id dan kemhan.go.id yang diakses pada hari Jumat 13 Maret 2020 Pukul 10.30 WIB