No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 5 ayat ((2)) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 7 ayat ((2)) Standar pelayanan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 8 ayat ((1)) Penyelenggaraan Pos dinas militer diatur oleh Menteri bersama-sama dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos - -
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 8 ayat ((2)) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pos dinas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
5. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 10 ayat ((2)) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
6. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 14 ayat ((5)) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
7. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 15 ayat ((6)) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
8. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 18 ayat ((3)) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial - -
9. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 19 ayat ((2)) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Layanan Pos Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
10. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 25 ayat ((3)) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Kode Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
11. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 34 ayat ((2)) Kewajiban untuk membayar bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak terkait dengan Layanan Pos Universal diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/ Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman - -
12. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 36 ayat ((6)) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan dan pengembangan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
13. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 39 ayat ((3)) Tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pos berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah
14. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 41 ayat (-) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos - -
15. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. V - Pasal 51 ayat (0) Untuk mempersiapkan badan usaha milik negara dalam menghadapi pembukaan akses pasar, perlu dilakukan upaya penyehatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. Peraturan Pemerintah - - RPP tentang Penyesuaian Status Pensiunan Pegawai Pos yang Diangkat pada Masa Jawatan Pos. Telegrap, dan Telepon, Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, dan Perusahaan Negara Pos dan Giro Sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah