No Judul Undang-Undang Status Undang-Undang Pasal Bentuk Peraturan PUU Status Peraturan Pelaksana Keterangan
Berlaku Tidak Berlaku Yang Mengamanatkan Bunyi Pasal Sudah Terbit Belum Terbit
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal - ayat (-) - Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang tentang Perburuan Satwa Buru - -
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 8 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - PP ini mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 31, 32 dan 35 UU ini tidak mengamanatkan peratruan pelaksana
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 16 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - PP ini mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 31, 32 dan 35 UU ini tidak mengamanatkan peratruan pelaksana
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 17 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemeritah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam -
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 18 ayat (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - PP ini mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 31, 32 dan 35 UU ini tidak mengamanatkan peratruan pelaksana
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 20 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden Republik Indonesia -
7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 22 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden Republik Indonesia -
8. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 23 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden Republik Indonesia -
9. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 25 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden Republik Indonesia -
10. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 29 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - PP ini mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 31, 32 dan 35 UU ini tidak mengamanatkan peratruan pelaksana
11. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 34 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam -
12. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 36 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar - -
13. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 37 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam - PP ini mengatur pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pasal 31, 32 dan 35 UU ini tidak mengamanatkan peratruan pelaksana
14. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. V - Pasal 38 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan - Dengan digantinya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai pembagian kewenangan tidak lagi ada dalam PP emlainkan diatur dalam lampiran UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah