Anggota DPR RI

PROFIL ANGGOTA
NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I
No.Anggota
106
Fraksi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Daerah Pemilihan
JAWA BARAT IX
MEDIA SOSIAL
KALENDER
  • Agenda Acara

Wapres Jusuf Kalla Menerima Kunjungan Nurhasan Zaidi, Anggota DPR dan Ketua Umum DPP PUI

25 Nopember 2014 / Kunjungan Kerja

Jakarta. Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla menerima Ketua Umum Persatuan Ummat Islam (PUI) H. Nurhasan Zaidi di Kantor Wakil Presiden, Selasa pagi, 25 November 2014. Kehadiran Ketum PUI di Kantor Wapres ini untuk mengundang Wapres hadir pada Muktamar XIII PUI. “Muktamar yang diadakan setiap 5 tahun ini, rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 9-11 Januari 2015 di Palembang,” ucap Nurhasan.

Dalam muktamar yang mengambil tema ‘Menuju Indonesia Unggul, Berkualitas dan Bermartabat’, Nurhasan mengharapkan Wapres dapat memberikan pencerahan. “Dengan umur yang seabad ini, perlu energi dan pemikiran Wapres bagaimana pemberdayaan ormas dalam konteks demokrasi”, jelas Nurhasan.

Wapres menyambut baik undangan yang disampaikan langsung oleh Ketum PUI, dan berkenan hadir dalam Muktamar ini. Wapres juga mengapresiasi PUI yang telah berkontribusi dan peduli dengan umat, terutama dalam meningkatkan amal ibadah.

Terkait dengan tema demokrasi yang akan diangkat dalam Muktamar PUI nanti, Wapres menyampaikan bahwa bangsa Indonesia patut bersyukur karena demokrasi dapat berjalan tanpa konflik di negara yang mayoritasnya berpenduduk muslim. “Sebagai umat Islam, kita hidup harmoni, tidak saling membunuh. Tidak seperti di Mesir, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Jordan, Palestina,” tutur Wapres.

Wapres menggarisbawahi bahwa konsep Islam yang diparktekkan di Indonesia adalah Rahmatan Islam. Menurutnya, penyebaran Islam di Indonesia berbeda, karena dibawa oleh ulama yang berdagang, sehingga lebih moderat dan menjaga kebersamaan umat. Walupun ada konflik, tetapi kecil. Namun, meskipun demikian, dakwah yang dilakukan di Indonesia tetap harus diperbaiki. “Dari Bil Lisaan (perkataan) ke Bil Haal (perbuatan),” saran Wapres.

Wapres juga mengharapkan, dalam berdakwah, para ulama tidak hanya berbicara tentang akidah dan ibadah saja, tetapi juga masalah muamalah, misalnya tentang kesehatan, pendidikan, pertanian dan perdagangan. “Sehingga nanti ada Ustadz yang juga Insinyur Pertanian,” harap Wapres.

Hal tersebut dikatakan Wapres karena prihatin melihat kondisi sekarang ini. Banyak umat Islam yang datang ke majlis zikir, tetapi jika berbicara perbaikan lingkungan kesehatan, atau peningkatan perdagangan hanya sedikit yang hadir.

Lebih jauh Wapres menyarankan sebagai ormas Islam, PUI dan juga ormas-ormas lainnya seperti NU, dan Muhammadiyah, melakukan gerakan ‘Hasanah’ (kebaikan), agar umat Islam mencapai kesejahteraan dan jauh dari kemiskinan. Menurut Wapres, banyak terjadi pertikaian karena faktor kemiskinan. Kebaikan ini sudah tercantum dalam kesimpulan doa atau yang dikenal dengan Doa Sapu Jagat, Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hassanah wa qina ‘adza bannar. “Kalau sudah baik di dunia, maka akan baik di akhirat,” tutur Wapres.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP Wanita PUI Husmiyati Hasyim menjelaskan bahwa PUI memiliki bagian yang menangani masalah perempuan, atau yang dikenal dengan Muallimat. Ke depan, juga akan dilakukan Muktamar khusus untuk perempuan, untuk itu Husmiyati meminta masukan Wapres terkait pemberdayaan perempuan.

Menjawab hal itu, Wapres berpendapat bahwa perempuan yang bekerja tetap harus mengurus keluarga. Wapres menceritakan dahulu Jepang menerapkan konsep perempuan yang sudah menikah harus berhenti bekerja untuk mengurus anak-anaknya. Ke depan Wapres mewacanakan agar waktu bekerja perempuan yang sudah menikah disesuaikan, sehingga mereka dapat mengurus anak-anak mereka.

Dibidang kepemudaan, Ketua Umum PP Pemuda PUI Iman Budiman menanyakan bagaimana mendesain pemuda agar dapat berdaya saing. “Tentu saja dengan pendidikan, selebihnya inovasi, dan semangat,” kata Wapres.

PUI adalah organisasi masyarakat (ormas) yang telah berumur 103 tahun. Ormas ini didirikan pada tahun 1913 oleh KH. Abdul Halim dari Majalengka, KH. Ahmad Sanusi dari Sukabumi, dan Syamsudin, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Penerangan. Ketiganya adalah anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan telah dianugerahi gelar pahlawan nasional. Organisasi ini berbasis di Jawa Barat dan fokus pada kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah.

TOTAL KOMENTAR (940)