Presentasi oleh Jacqy Sharpe mengenai Panitia Khusus/Select Committees Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Mekanisme pemilihan Pimpinan Komisi 2. Jumlah Anggota untuk setiap Komisi 3. Dukungan Keahlian di setiap Komisi bersifat Ad Hoc. 4. Keahlian di Komisi bertugas melakukan review terhadap kebijakan Pemerintah.

Anggota Parlemen Inggris akui kemajuan demokrasi di Indonesia http://www.kemlu.go.id/london/Pages/Embassies.aspx?IDP=201&l=id Jum’at, 06 Mei 2011 Khalid Mahmood MP, anggota Partai Buruh Inggris yang sekaligus juga sebagai Chairman dari All Party Group on Indonesia (APGI), menyatakan bahwa Inggris mengakui keberhasilan Indonesia dalam membangun kehidupan demokrasi dan peningkatan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih lanjut Khalid Mahmood MP juga menyatakan bahwa Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim merupakan bukti nyata bahwa Islam dan Demokrasi dapat hidup berdampingan dan tumbuh berkembang secara harmonis. Pernyataan tersebut terungkap di sela-sela pertemuan antara Delegasi Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dengan anggota Parlemen Inggris yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2011 di gedung parlemen Inggris, Westminster. Hadir pada pertemuan tersebut Khalid Mahmood MP dan John Speller MP keduanya adalah anggota House of Commons (Majelis Rendah) dari Partai Buruh Inggris serta Baroness Cox dan Lord Ahmed dari House of Lords (Majelis Tinggi). Adapun delegasi BURT DPR RI berangggotakan 13 anggota dan dipimpin oleh dr. Indrawati Sukadis. Pertemuan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan kerja delegasi BURT DPR RI ke Inggris yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan upaya penguatan kelembagaan DPR RI melalui sharing of best practices sekaligus guna mempererat link antara anggota parlemen Indonesia dengan anggota parlemen Inggris serta meningkatkan kerjasama parliament-to-parliament antara anggota parlemen Indonesia dan parlemen Inggris. Tujuan kunjungan delegasi BURT DPR RI tersebut mendapatkan sambutan positif dari anggota Parlemen Inggris yang memandang bahwa pertemuan antara anggota parlemen Indonesia dan Inggris dapat mendorong kerjasama antara parliament-to-parliament kedua negara. Pada pertemuan tersebut, anggota Parlemen Inggris juga menyampaikan harapan mereka agar ke depan pertemuan antara anggota parlemen Indonesia dan Inggris dapat terus ditingkatkan agar kerjasama antara parlemen kedua negara dapat semakin erat terjalin. Dalam pertemuan tersebut telah dilakukan diskusi dan tukar pendapat antara anggota DPR RI dan Parlemen Inggris terkait beberapa isu penting antara lain mengenai isu upaya pemajuan demokrasi di kawasan Asia, peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antara Indonesia-Inggris serta kerukunan antar umat beragama (interfaith dialogue). Pada pertemuan tersebut disampaikan pula oleh anggota parlemen Inggris bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki peranan yang semakin penting, baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu Parlemen Inggris juga menyambut baik atas peran aktif Indonesia (regional role Indonesia dalam konteks ASEAN) dalam mengatasi tantangan global saat ini. Selain itu anggota Parlemen Inggris juga menyampaikan apresiasi mereka terhadap upaya aktif Indonesia dalam mendorong kehidupan demokrasi dan rekonsiliasi nasional di Myanmar.

Anggota Parlemen Inggris sambut baik tujuan delegasi BURT DPR RI http://www.kemlu.go.id/london/Pages/Embassies.aspx?IDP=199&l=id Rabu, 04 Mei 2011 Dalam rangka peningkatan kinerja dan upaya penguatan kelembagaan DPR RI, delegasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin oleh dr. Indrawati Sukadis, Wakil Ketua BURT DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Inggris guna melakukan pertemuan dengan anggota Parlemen Inggris pada tanggal 3 – 4 Mei 2011. Kunjungan delegasi anggota BURT DPR RI ke Inggris tersebut memiliki arti penting yaitu untuk mempererat link dan meningkatkan kerjasama parliament-to-parliament antara anggota parlemen Indonesia dan parlemen Inggris. Selain itu, kunjungan kerja BURT ke Parlemen Inggris tersebut dilandasi atas pertimbangan bahwa Parlemen Inggris telah memiliki kemapanan dalam membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen, baik dalam penetapan undang-undang, perumusan anggaran maupun pengawasan pelaksanaan kebijakan eksekutif. Dari diskusi dan sharing of best practices dengan anggota Parlemen Inggris yang dilaksanakan pada hari pertama, anggota BURT DPR RI mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sistem yang diterapkan di Parlemen Inggris yang mampu memberikan dukungan keahlian kepada anggota parlemen, keberhasilan dalam mengelola kehumasan parlemen serta sistem pengelolaan pertanggung jawaban anggaran parlemen yang transparan dan akuntabel yang sejalan dengan upaya DPR RI untuk meningkatkan kinerja dari anggota DPR RI. Dari berbagai pembahasan dengan anggota parlemen Inggris dipahami bahwa sistem dan mekanisme yang telah dijalankan di DPR RI sudah mengarah (on the right track) pada negara-negara demokrasi yang mapan seperti Inggris. Selain itu, dari diskusi tersebut juga diperoleh berbagai masukan bermanfaat bagi upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPR RI baik yang telah dijalankan selama ini maupun ke depan. Kunjungan delegasi BURT DPR RI juga disambut baik oleh anggota parlemen Inggris. Hal tersebut ditunjukkan dengan kesediaan Ketua APPGI, Mr. Khalid Mahmood MP dan anggotanya, Mr. John Speller MP (keduanya dari Partai Buruh Inggris) untuk menerima delegasi pada hari kedua. APPGI adalah kelompok di parlemen Inggris dimana anggotanya berasal dari berbagai partai yang bertujuan untuk mempromosikan minat dan pengertian tentang Indonesia diantara anggota Parlemen Inggris. Pada hari kedua, delegasi BURT DPR RI juga dijadwalkan bertemu dengan Mr. Greg Knight MP, Chairman of Procedure Committee dan beberapa anggota House of Lords. Kegiatan hari pertama tanggal 3 mei 2011 ditutup dengan ramah tamah delegasi BURT DPR RI dengan Duta Besar RI, kalangan masyarakat, pelajar dan media Indonesia yang berada di Inggris bertempat di KBRI London. Dalam acara tersebut, dr. Indrawati Sukadis selain menyampaikan hasil-hasil pertemuan delegasi BURT dengan anggota Parlemen Inggris juga mensosialisasikan program kerja BURT yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan guna menggali masukan dan tanggapan dari masyarakat Indonesia yang hadir pada pertemuan tersebut. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi dan tanya jawab antara para undangan dengan delegasi BURT DPR RI.

Pertemuan delegasi bersama Duta Besar dan segenap jajaran KBRI bersama fungsionaris Perhimpunan Pelajar Indonesia United Kingdom (PPI-UK) dan masyarakat Indonesia di Inggris. Dalam acara tersebut, pimpinan delegasi selain menyampaikan hasil-hasil pertemuan delegasi dengan Parlemen Inggris pada hari pertama tanggal 3 Mei 2011, juga mensosialisasikan program kerja BURT yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan guna menggali tanggapan dan masukan masyarakat Indonesia yang ada di Inggris yang hadir pada pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut juga dilakukan diskusi dan tanya jawab antara para undangan dengan delegasi BURT DPR RI. Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan secara resmi souvenir dan kenang-kenangan kepada Bapak Duta Besar dan Ketua PPI-UK yang meliputi: a. Plakat DPR RI b. Buku Renstra DPR RI 2010-2014 c. Strategic Plan of The House of Representatives of the Republic of Indonesia 2010-2014 d. Peraturan DPR RI Tentang Tata Tertib e. Peraturan DPR RI Tantang Tata Tertib (English version) f. Buku Panduan Lengkap Kunjungan Kerja

Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Perlunya pihak independen dalam melakukan evaluasi atas sistem pendukung parlemen. 2. Hasil kajian terhadap evaluasi sistem pendukung parlemen. 3. Sistem rekrutmen personil/staff. 4. Penempatan staff sistem pendukung menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pengambil keputusan. 5. Perlunya membangun loyalitas personil/staf parlemen.

Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Peran dan tugas Komisi Prosedur. 2. Upaya peningkatan efektifitas kerja parlemen melalui perbaikan sistem manajemen internal parlemen.

Anggota House of Commons dan House of Lords yang hadir: 1. Khalid Mahmood MP, anggota Partai Buruh Inggris yang sekaligus juga sebagai Chairman dari All Party Group on Indonesia (APGI); 2. John Speller MP, anggota House of Commons (Majelis Rendah) dari Partai Buruh Inggris 3. Lord Ahmed, MP dari House of Lords (Majelis Tinggi). 4. Baroness Cox, MP dari House of Lords (Majelis Tinggi). Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Kehidupan Demokrasi di Indonesia. 2. Apresiasi atas Peran Indonesia dalam skala regional maupun internasional. 3. Peluang kerjasama investasi di sektor energi, transportasi dan perdagangan. 4. Ancaman produk-produk China di pasar dunia. 5. Kendala berinvestasi di Indonesia. 6. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat di UK.

Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Peran Parlemen dalam pembahasan Anggaran Nasional 2. Kewenangan Parlemen dalam menyusun Anggaran Parlemen. 3. Program dan kegiatan merupakan basis dalam penyusunan Anggaran Parlemen. 4. Peran Komisi Administrasi dalam penyusunan Anggaran Parlemen 5. Bentuk pertanggungjawaban Anggaran Parlemen

Kunjungan Langsung untuk melihat proses Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna Parlemen (Visit to the gallery of the Chamber of the House of Commons to observe Speaker’s procession in Central Lobby) Pembahasan Rancangan UU yang dilakukan dalam Ruang Perdebatan atau Paripurna dapat disakasikan oleh masyarakat dengan ketentuan masyarakat yang ingin menyaksikan perdebatan melakukan registrasi terlebih dahulu dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan seperti: a. Tidak boleh membawa alat komunikasi ataupun publikasi b. Tidak boleh berbicara yang dapat mengganggu jalannya persidangan. c. Tidak boleh makan dan minum d. Tidak boleh membawa tas Pers atau Wartawan tidak dapat secara bebas melakukan peliputan atau pengambilan gambar. Hanya wartawan parlemen yang dapat melakukan peliputan dan pengambilan gambar secara langsung.

Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Sarana dan Prasarana Keparlemenan 2. Agenda Penataan kompleks keparlemenan Inggris 3. Penyusunan standar ruang kerja Anggota 4. Gedung parlemen UK sebagai salah satu cagar budaya 5. Transparansi penggunaan alokasi anggaran pengelolaan gedung parlemen.

Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Peran Sekretariat Parlemen dalam Kehumasan 2. Dukungan ICT (information communication and technology) untuk kegiatan Parlemen. 3. Fasilitas-fasilitas sistem informasi yang diterima oleh Anggota. 4. Pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui website House of Commons. 5. Sistem Informasi House of Commons dan House of Lords.

Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Sejarah Parlemen UK 2. Peran dan Kewenangan House of Lords 3. Peran dan Kewenangan House of Commons 4. Peran Ratu dalam pengesahan suatu UU 5. Peran Speaker yang bebas dari partai politik; tidak diperkenankan mengeluarkan statement yang bersifat politik serta menghadiri kegiatan-kegiatan politik.

Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Peningkatan kinerja parlemen di bidang legislasi 2. Mekanisme penyusunan undang-undang 3. Efektifitas pembahasan undang-undang bersama pemerintah 4. Tata cara pengajuan RUU oleh Anggota 5. Target penyelesaian RUU per tahun 6. Kewenangan House of Commons dalam penetapan UU 7. Dukungan sekretariat dalam pembahasan RUU

Pembahasan dan diskusi mengenai: 1. Reformasi House of Commons (DPR-nya Inggris) 2. Mekanisme pengelolaan intern parlemen 3. Review pelaksanaan tugas keparlemenan 4. Pembentukkan kesepakatan Pemerintah dan Parlemen dalam rangka peningkatan kinerja koalisi

Tuntutan publik akan peningkatan kinerja DPR pada era ini sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan lembaga perwakilan yang mempunyai integritas tinggi, kredibel dan produktif, maka akan tercipta kekuatan penyeimbang bagi lembaga Eksekutif. DPR sebagai lembaga yang juga mengemban fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan diharapkan dapat menghasikan suatu kebijakan baik berupa peraturan, pengalokasian anggaran negara, dan menjalankan check and balances yang optimal dalam konteks mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk merespon tuntutan publik tersebut, maka secara internal DPR harus secara terus menerus membenahi diri dengan melakukan perbaikan dan perubahan. Agenda perbaikan dan perubahan DPR RI telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib. Selanjutnya, amanat tersebut tuangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan lima tahunan yang terangkum menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) DPR RI 2010-2014 yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR RI/IV/2009-2010 Tentang Penetapan Renstra DPR RI Tahun 2010-2014. Renstra ini memuat program-program prioritas yang harus dicapai yaitu: 1. Penguatan Kelembagaan Penguatan Kelembagaan yang menjadi prioritas adalah: a. Pembentukan badan fungsional/keahlian (BF/K) b. Reformasi Kesetjenan c. Pembentukan Unit/Satuan Pengawasan Internal d. Pembenahan Manajemen Kepegawaian 2. Penguatan Kehumasan DPR RI 3. Kemandirian Pengelolaan Anggaran DPR RI 4. Pengembangan e-Parliament 5. Pengembangan Prasarana Utama a. Grand Design Kompleks DPR RI b. Perpustakaan Parlemen yang Representatif Dewan dan Sekretariat Jenderal bertanggung jawab untuk menjaga ketaat-asasan implementasi Renstra DPR RI melalui proses perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebagai salah satu Alat kelengkapan Dewan (AKD) yang dipimpin oleh Ketua DPR RI dan mempunyai salah satu tugas yaitu menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR memandang perlu melakukan kunjungan kerja ke parlemen negara Inggris yang dinilai mapan dalam hal pembuatan kebijakan internal untuk menunjang kegiatan parlemen baik dalam hal penyusunan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan DPR RI yang merupakan tugas utama Dewan maupun pembentukan badan fungsional/keahlian, penguatan pengelolaan kehumasan parlemen dan pengelolaan pertanggungjawaban anggaran DPR RI. Dengan didasarkan pada Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 99/PIMP/III/2010-2011 tentang Penugasan Delegasi Anggota BURT DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja luar negeri ke Inggris. Delegasi tiba di bandara London tanggal 2 Mei 2011 dan meninggalkan London pada tanggal 6 Mei 2011.

Tim BURT telah melakukan kunjungan kerja langsung/on the spot ke RS. Balimed, RS. Prima Medika, dan Manajemen PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia (PT AJII) di Provinsi Bali pada tanggal 19 - 21 Februari 2010 dalam rangka mengetahui dan melihat secara langsung pelaksanaan penyediaan pelayanan kesehatan bagi Anggota Dewan beserta anggota keluarganya, serta melakukan evaluasi dan menampung masukan langsung dari Rumah Sakit Provider PT AJII atas masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi Anggota Dewan beserta anggota keluarganya sebagai pemegang Kartu InHealth Diamond.

Kunjungan on the spot TIM BURT dimulai pada tanggal 19 - 21 Februari 2010 ke Rumah Sakit Provider di Surabaya, Jawa Timur yaitu Rumah Sakit Haji Surabaya dan Rumah Sakit St. Vincentius a Paulo/ Rumah Sakit Katolik (RKZ: Rooms Katoliek Ziekenhuis) yang bertujuan: 1.Untuk mengetahui dan melihat secara langsung pelaksanaan penyediaan pelayanan kesehatan bagi Anggota Dewan beserta keluarga pemegang Kartu Inhealth Diamond. 2.Untuk mengevaluasi penyediaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Provider tersebut. 3.Untuk menampung masukan langsung dari Rumah Sakit Provider atas masalah-masalah yang berkaitan dengan Program jaminan Kesehatan secara keseluruhan. Tim Peninjau On The Spot BURT DPR RI ke Surabaya terdiri dari Anggota BURT DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tim On The Spot BURT DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja ke Mataram pada tanggal 19-21 Februari 2010, dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPR RI beserta Anggota Keluarganya Tahun 2010. Kunjungan Kerja di lakukan pada: 1.Rumah Sakit Umum Provinsi NTB 2.RS. Risa Sentra Medika dan 3.Manajemen PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia Tim On The Spot BURT terdiri dari Anggota BURT DPR RI dan Sekretariat BURT DPR RI.

Sesuai Pasal 87 Ayat (2) Peraturan huruf c, DPR RI No. 1/DPR RI/I/2009-2010 Tentang Tata Tertib bahwa BURT : dapat melakukan kunjungan langsung pada objek pengawasan; Oleh karena itu Bidang Pengawasan BURT DPR RI telah melakukan kunjungan kerja langsung /on the spot pada tanggal 29 Januari 2010, dalam rangka melihat kesiapan huni RJA tersebut. BURT melakukan peninjauan kelapangan terkait dengan pekerjaan persiapan penempatan RJA Ulujami tersebut dan menekankan untuk memperhatikan standar kualitas dan originalitas barang yang sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. Peninjau Bidang Monitoring dan Evaluasi (Pengawasan) BURT terdiri dari: 1.H. Refrizal, 2.dr. Dian A. Syakhroza, 3.H. Heriyanto, 4.Fardhan Fauzan, BA., M.Sc, 5.Dra. Lucy Kurniasari, 6.Ir. H. Asfihani, 7.Drs. Josef A. Nae Soi, MM, 8.Ir. Bambang Sutrisno, 9.H. Sukiman. Kegiatan tersebut didampingi oleh Tim Sekretariat Jenderal DPR RI.

Setelah dilaksanakan Rapat Konsultasi Pimpinan BURT dengan Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 16 Februari 2010 di ruang Rapat Pimpinan DPR RI dan sesuai dengan Tata Tertib DPR RI bahwa salah satu tugas BURT adalah menetapkan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2011 bersama Pimpinan DPR RI. Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2011 kemudian diserahkan secara simbolis kepada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Pedoman dalam menyusun rancangan anggaran masing-masing AKD DPR RI dan Sekretariat Jenderal. Penyerahan secara simbolis Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2011 tersebut diwakili oleh Refrizal dan Pius Lustrilanang dari Pimpinan BURT untuk diserahkan kepada Pimpinan Komisi XI Shohibul Iman dan Pimpinan BALEG. Untuk Tahun 2011, Nomenklatur Program DPR RI adalah : 1. Program Peningkatan Fungsi Legislasi DPR RI 2. Program Peningkatan Fungsi Anggaran DPR RI 3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan DPR RI 4. Program Penguatan Kelembagaan DPR RI 5. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas-Tugas Sekretariat Jenderal 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Program 1 sampai dengan 4 adalah SATKER DEWAN, sementara program 5 dan 6 adalah SATKER SETJEN.

Pada hari Kamis, 21 Januari 2010, BURT mengadakan Rapat Koordinasi dengan seluruh Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka penyerahan secara simbolis DIPA DPR RI Tahun 2010 untuk masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi III Nusantara II lantai 2 dengan dipimpinan oleh Marzuki Alie, SE.,MM selaku Ketua BURT yang sekaligus Ketus DPR RI didampingi oleh Wakil Ketua BURT yaitu dr.Indrawati Sukadis, Pius Lustrilanang, S.IP.,M.Si, Refrizal.

Setelah masing-masing Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal menerima Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPR RI bersama BURT maka masing-masing AKD menyusun anggarannya. Usulan anggaran masing-masing AKD yang telah disusun tersebut kemudian disampaikan kembali ke BURT. BURT bersama Pimpinan AKD dan SETJEN telah mengadakan rapat pada akhir masa sidang II Tahun 2009-2010 kemarin dan memutuskan agar dilakukan rapat sinkronisasi marathon antara sekretariat masing-masing AKD dan masing-masing Biro bersama Sekretariat BURT dan Biro Renwas SETJEN untuk melakukan penyesuaian dengan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI. Rapat Sinkronisasi tersebut dilaksanakan sejak tanggal 9 Maret s.d. 23 Maret 2010 di ruang Rapat BURT DPR RI.