DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepemudaan selambat-lambatnya awal September mendatang. �Berbagai masukan, kritik dan saran sangat diharapkan dari

Fraksi Partai Demokrat menilai defisit sebesar 1,6 persen RAPBN 2010 masih cukup aman bagi perekonomian Indonesia, meski masih dalam tahap pemulihan akibat imbas krisis global.

Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua

Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/8) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyetujui pengesahan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian menjadi UU

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah telah menyepakati RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna, untuk disahkan menjadi Undang-Undang.