Komisi-VII



Komisi VII DPR Akan Panggil Menteri ESDM Soal Divestasi PT Newmont

07-Nov-2012


Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana  akan memanggil Menteri ESDM Jero Wacik terkait penyelesaian tujuh persen divestasi PT Newmont Nusa Tenggara yang hingga kini belum ada titik terang.

"Jadwal kami setelah reses nanti adalah mempertanyakan masalah divestasi Newmont agar jelas bahwa perjuangan kita untuk tujuh persen saham itu diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) atas nama rakyat Nusa Tenggara Barat," kata Sutan saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Senin (5/11).

Seperti diketahui, kunjungan Komisi VII DPR ke Provinsi NTB merupakan kunjungan kerja dalam rangka masa reses persidangan. Saat bertemu dengan jajaran Pemda Provinsi NTB, rombongan Komisi VII DPR diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Badrul Munir.


Ia mengatakan, divestasi tujuh persen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akan mengangkat harkat dan martabat rakyat NTB sebagai daerah penghasil. Undang-undang juga menyebutkan kalau ada sumber daya tambang di suatu daerah, maka mulai eksplorasi dan ekploitasinya harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Karena itu, katanya, melalui mitra Komisi VII DPR RI yakni Kementerian ESDM, pihaknya akan meminta divestasi tujuh persen saham PT NNT itu menjadi milik masyarakat dan Pemda NTB.


Ia juga mengatakan pihaknya akan berjuang agar tujuh persen saham Newmont itu dimiliki oleh masyarakat NTB. Ini akan menjadi pemacu semangat dalam melaksanakan pembangunan.


Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi NTB Badrul Munir mengharapkan dukungan Komisi VII sehubungan dengan belum selesainya masalah divestasi tujuh persen hingga saat ini "Kami dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat tetap ingin memiliki tujuh persen saham PT NNT tersebut," katanya.


Menurut dia, hal ini sejalan dengan hasil konsultasi pihak eksekutif dan legislatif Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa serta Sumbawa Barat dengan Komisi VII yang saat itu menyatakan mendukung apa yang menjadi aspirasi daerah untuk memiliki saham di PT NNT.

"Sudah sepantasnya kami memohon dukungan sepenuhnya dari Komisi VII. Kepemilikan saham tujuh persen saham Newmont itu merupakan kehormatan bagi kami sebagai daerah penghasil," kata Badrul.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan pemerintah dalam perkara sengketa kewenangan antara pemerintah, DPR dan BPK. MK mengatakan, divestasi 7 persen saham Newmont yang dilakukan pemerintah harus memperoleh izin DPR terlebih dahulu.

Dalam hal ini, MK mengatakan, divestasi yang dilakukan pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) secara tegas harus termuat dalam APBN. Sebelumnya, pemerintah meminta divestasi saham Newmont tersebut tanpa persetujuan DPR. Sebab, divestasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebuah Badan Layanan Umum (BLU) tergolong investasi sehingga tidak perlu izin DPR.

Sementara, DPR menganggap rencana tersebut harus mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu karena keinginan pemerintah menguasai saham Newmont termasuk dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga perlu izin DPR.

Karena perbedaan pandangan inilah, pada Februari lalu, pemerintah pun ajukan uji materi kepada MK. MK pun telah gelar delapan kali sidang untuk mendengar argumen dari pemerintah, DPR dan BPK.

Dalam kunjungan ke Provinsi NTB, selain Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana  sebagaik Ketua Tim rombongan, anggota Komisi VII DPR lain yang ikut dalam kunker tersebut diantaranya Zainuddin Amali (FPG-Wakil Ketua), Teuku Irwan (FPD), Sutan Sukarnotomo (FPD), Siti Romlah (FPD), I Wayan Gunastra (FPD), Dalimi Abdullah DT Indokayo (FPD), Efi Susilowati (FPD), Juhaini Alie (FPD), Gde Sumarjaya Linggih (FPG), Azwir Dainy Tara (FPG), Markum Singodimejo (FPG), Irvansyah (FPDIP), Fachri Hamzah (FPKS), Andi Rahmat (FPKS), Muhammad Syafrudin (FPAN), Jamaluddin Jafar (FPAN), Irna Narulita (FPPP), Tommy Adrian Firman (FPPP), Agus Sulistiyono (FPKB), Bambang Heri Purnama (FPKB), Mulyadi (Fraksi Gerindra) dan Ali Kastella (Fraksi Hanura).

Selain bertemu dengan jajaran Pemda Provinsi NTB, Komisi VII DPR juga melakukan peninjauan lokasi Kabel Bawah Laut PT PLN di Gili Terawangan serta melakukan pertemuan dengan jajaran PT Pertamina, PT PLN dan PT NTT. Rencananya pada Rabu (7/11), Komisi VII DPR akan melakukan peninjauan ke PLTU Jeranjang dan peternakan sapi di Banyumulek. (nt)

Foto-foto Terkait

‹ Prev
Next ›

[Back]